Muktamar NU

Sindir Saifullah Yusuf, Gus Kholis: Aneh, Ada Pengurus Tapi Senang Bikin Gaduh

"Sebagai tokoh NU sekaligus pengurus PBNU, Saiful mestinya paham aturan organisasi," kata Gus Kholis, dalam keterangan yang diterima Tribunnews.

Editor: Nurhadi Hasbi
ist/Tribun-Sulbar.com
Logo NU 

TRIBUN-SULBAR.COM - Pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 hingga saat ini belum jelas.

Baru-baru, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Sitradj, menyurati Rais Aam, KH Miftachul Akhyar.

Surat tersebut terkait penyampaikan rencana rapat bersama untuk menentukan pelaksanaan Muktamar NU ke-34 di Lampung.

Namun, Saifullah Yusuf, menganggap surat undangan PBNU untuk pelaksanaan rapat gabungan yang diinisiasi Ketua Umum PBNU tidak sah dan melanggar AD/ART.

Saifullah adalah salah satu unsur Ketua PBNU yang juga Walikota Pasuruan

Pernyataan Safullah mendapat tanggapan dari seorang Tokoh Nahdlatul Ulama asli Magelang yang saat ini menjabat sebagai Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Muzakki Kholis.

Dia menyebut Saifullah sebagai orang yang tidak paham aturan organisasi

"Sebagai tokoh NU sekaligus pengurus PBNU, Saiful mestinya paham aturan organisasi," kata Gus Kholis, dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Minggu (5/12/2021).

Kata dia, ini menjadi preseden buruk bagi pengurus NU lainnya baik di tingkat wilayah maupun cabang.

"Aneh sekali jika ada pengurus tapi senangnya bikin gaduh, bikin organisasinya sendiri kehilangan marwah," sambung Kholis

"Ketua Umum PBNU itu mandataris Muktamar, secara spesifik terkait surat menyurat di AD/ART NU juga disebutkan bahwa Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal dapat menandatangani undangan yang bersifat internal, namun jika itu menyangkut sebuah keputusan maka harus menyertakan Rois Aam dan Katib Aam PBNU," lanjutnya.

Sebelumnya, dijelaskan bahwa keputusan jadwal Muktamar NU diambil dalam Munas NU yang digelar pada 26 September 2021.

Dalam konferensi itu diputuskan pelaksanaan muktamar digelar pada 18-20 Jumadil Ula 1443 H / 23-25 Desember 2021.

Hasil Konferensi juga menyebut pelaksanaan muktamar dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan persetujuan Satgas Covid-19 nasional maupun daerah.

Jika kondisi belum memungkinkan karena perkembangan Covid-19 yang membahayakan keselamatan bersama, maka keputusan penyelenggaraan muktamar diserahkan kepada PBNU.

Hal ini yang menjadi landasan PBNU melaksanakan Rapat Gabungan yang diikuti oleh Pengurus Harian Tanfidziyah dan Pengurus Syuriyah PBNU yang rencana akan dilaksanakan pekan depan.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tokoh NU: Muktamar NU Bukan Pilpres, Jangan Bikin Gaduh,

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved