PPKM Level 3

Perintah Presiden Jokowi Soal PPKM Level 3 di Wilayah Indonesia, Simak Arahannya Berikut Ini

Berikut ini arahan Presiden Joko Widodo kepada jajarannya soal PPKM level 3 yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Penulis: Suandi | Editor: Ilham Mulyawan
setkab.go.id
Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung pada Ratas, Senin (22/11/2021), di Kantor Presiden, Jakarta. 

TRIBUN-SULBAR.COM - Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada jajarannya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Joko Widodo meminta agar seluruh kementerian dan lembaga memiliki frekuensi yang sama dalam mengendalikan pandemi Covid 19 khususnya pada bulan Desember mendatang.

Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan soal penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan mulai dilaksanakan pada awal Desember di Jakarta dan Bali.

"Kegiatan kick off untuk Sherpa Meeting di KTT G20 nanti akan dilakukan di Jakarta dan kick off untuk Finance Track di Bali di awal Desember, sehingga dunia akan melihat kita."

"Oleh sebab itu, kemampuan kita dalam mengendalikan pandemi betul-betul diuji dan utamanya dalam menjalankan protokol kesehatan,” ucap Presiden Joko Widodo.

Tidak ada petugas di perbatasan Pinrang-Polman, di hari pertama perpanjangan PPKM Level 3, Selasa (3/8/2021).
Tidak ada petugas di perbatasan Pinrang-Polman, di hari pertama perpanjangan PPKM Level 3, Selasa (3/8/2021). (Tribun-Sulbar.com/Hasan Basri)

Baca juga: Cegah Kerumunan Jelang Nataru Alasan Pemerintah Berlakukan PPKM Level 3 Mulai 24 Desember

Baca juga: PPKM Level 3 Seluruh Indonesia, Dinkes Sulbar: Apapun Kebijkan dari Pusat Kita Harus Dukung

Ia menekankan pentingnya pendampingan dari Satgas Covid 19 untuk menyambut kedatangan delegasi, mulai dari kedatangan di bandara, hotel dan lingkungan sekitar hingga ke tempat penyelnggaraan KTT.

Jokowi juga meminta jajaran terkait agar mengomunikasikan dengan baik kepada masyarakat soal rencana penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh Indonesia saat Natal dan Tahun Baru ini.

Jokowi menilai penyampaian yang baik penting untuk dilakukan karena ini sebagai sebuah bakcground dari keputusan yang akan diambil oleh pemerintah.

Mengingat, terdapat beberapa pihak yang menolak pemberlakuan PPKM level 3 sebab menginginkan situasi menjadi normal kembali.

"Tapi, kita harus ingat bahwa apapun, utamanya ini pariwisata di Bali, memang terdampak paling dalam, tapi juga perlu dijelaskan bahwa apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata kita."

"Apalagi, sekali lagi, kita akan menjadi tuan rumah 150 meeting yang ada di G20," tegasnya.

Kemudian, Jokowi juga meminta agar kepala daerah untuk terus melakukan penyeimbangan antara gas dan rem dalam upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi.

Sehingga Indonesia mampu mempertahankan momentum untuk tumbuh positif.

"Kuartal II ekonomi tumbuh 7,07 persen, di Kuartal III tumbuh 3,51 persen dan kita harapkan di Kuartal IV ini lebih baik dari kuartal yang ketiga," terangnya.

Presiden Republik Indonesia juga meminta Menteri Kesehatan (Menkes) untuk memasikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi lonjakan kasus Covid 19.

Terutama memastikan kesiapan rumah sakit apabila terjadi lonjakan pasien sakit selama akhir Desember dan awal januari 2022 dan pemetaan situasi serta daerah yang berpotensi kasusnya meningkat.

Terakhir, Jokowi menekankan soal percepatan vaksinasi agar benar-benar digenjot agar target 70 persen di akhir tahun bisa tercapai.

Ia meminta kepada jajarannya untuk lebih proaktif jemput bola dan datangi masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, Jokowi juga meminta back up dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri), utamanya untuk vaksinasi lanjut usia supaya benar-benar dilakukan.

"Saya melihat (vaksinasi) door to door yang dilakukan oleh BIN juga baik karena ini diambil yang divaksin adalah yang lansia. Kita harapkan terutama untuk pemerintah daerah yang masih rendah vaksinasi agar diberikan bantuan secara khusus," ungkapnya.

(Tribun-Sulbar.com/Al Fandy Kurniawan)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved