Breaking News:

Kemenkumham Sulbar

Kemenkumham Perbarui Aplikasi PDN-KIK, Cakupan Luas, Pendidikan Hingga Informasi Obat Bahan Alam

Sehingga menjadi referensi bagi para pemeriksa desain industri dan paten, dalam melakukan pemeriksaan permohonan kekayaan intelektual yang bersumber d

Editor: Ilham Mulyawan
Kemenkumham Sulbar
Peluncuran pembaruan aplikasi pusat data nasional kekayaan intelektual komunal (PDN-KIK). Peluncuran ini dilaksanakan di Hotel Sangri-La Jakarta, Selasa (23/11/2021). 

TRIBUN-SULBAR.COM - Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Oemar Sharif Hiariej meluncurkan pembaruan aplikasi pusat data nasional kekayaan intelektual komunal (PDN-KIK).

Peluncuran ini dilaksanakan di Hotel Sangri-La Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Turut hadir Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, H. M. Anwar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alexander Palti, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Abdullah, Kepala Subbidang Pelayanan KI, Juani, Kepala Subbagian HRBTI, Muh. Kasim, beserta JFU di bidang pelayanan hukum.

Edward mengatakan, pembaruan pusat data nasional KIK akan menjadi satu-satunya platform yang menghadirkan penyajian data valid terkait informasi kekayaan intelektual komunal.

"Pusat data ini mampu mengintegrasikan data kekayaan intelektual komunal (KIK) yang selama ini tersebar di beberapa basis data pada kementerian/ lembaga terkait," ujar Edward.

Sembari menambahkan, data yang akan tersaji pada pusat data ini di antaranya, warisan budaya tak benda yang sebelumnya berada pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Kemudian, data terkait fasilitas informasi biodiversiti yang terdapat di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta sistem informasi obat bahan alam yang berada di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Integrasi data ini merupakan suatu terobosan dalam menghimpun data dan informasi KIK ke dalam satu tempat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mencari rujukan terkait nilai-nilai kesejarahan, kebudayaan, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, maupun potensi indikasi geografis,” tambahnya.

Sehingga menjadi referensi bagi para pemeriksa desain industri dan paten, dalam melakukan pemeriksaan permohonan kekayaan intelektual yang bersumber dari KIK.

“Sekaligus memperkuat bukti kepemilikan atas KIK Indonesia serta dapat menjadi bahan untuk mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional,” katanya lagi.

Pada kesempatan sama, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Razilu mengungkapkan bahwa jumlah inventarisasi KIK yang tercatat saat ini di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham berjumlah 1.651 surat pencatatan.

Namun dia menganggap ini belum maksimal, mengingat luasnya letak geografis Indonesia yang tentunya masing-masing memiliki karakteristik budaya yang berbeda.

"Maka dengan diluncurkannya pusat data KIK, dapat menginventarisir lebih banyak lagi KIK Indonesia.

“Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah,” terangnya. (**)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved