Menko Airlangga: Pemerintah Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2024
Berdasarkan roadmap strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, tahun ini pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/Menko-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-bersama-Menko-PMK-Muhadjir-Effendy.jpg)
TRIBUN-SULBAR.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024 mendatang.
Hal itu diungkapkan Airlangga, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/11/2021).
Dalam ratas itu, Jokowi bersama para menteri membahas agenda penanganan kemiskinan.
"Arahan presiden, ditargetkan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 menjadi nol persen, kemudian kemiskinan di tahun 2022 kembali menjadi 8,5-9 persen,” ujar Airlangga usai mengikuti ratas tersebut.
Berdasarkan roadmap strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, tahun ini pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi.
Masing-masing lima kabupaten/kota di setiap provinsi.
Kemudian pada 2022, upaya tersebut akan diperluas di 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3-3,5 persen.
"Lalu pada 2023 hingga 2024, diperluas lagi di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3-3 persen dan di 2024 kemiskinannya ekstrem adalah nol persen,” imbuhnya.
Guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, lanjut Airlangga, dalam jangka pendek pemerintah akan menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 694 ribu keluarga penerima manfaat (KPM).
Untuk itu, pemerintah sedang menyiapkan regulasi bantuan tersebut.
“Program yang didorong di tahun ini adalah top up BLT Desa sebesar Rp300 ribu x 3 bulan, jumlah sasarannya adalah 694 (ribu) KPM. Ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes dan ini penyesuaian PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang disiapkan,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan tambahan untuk program Kartu Sembako dengan jumlah sasaran sekitar 1,4 juta KPM.
“Program Kartu Sembako yang di top up juga Rp300 ribu x 3 bulan. Jumlahnya nanti menurut Ibu Mensos sekitar 1,4 juta (KPM), dan akan dilaksanakan di akhir atau di awal Desember,” terangnya lagi.
Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan mengadakan survei sosial ekonomi nasional (susenas) untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem ini.
“Akan ada survei khusus Susenas kemiskinan di bulan Desember,” katanya lagi.