SKD CPNS 2021

19 Peserta SKD CPNS Tilok Mamasa Diduga Curang, Sekda Pastikan Bawahannya Tidak Terlibat

Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, Ardiansyah mengatakan, soal kasus dugaan kecurangan itu menjadi kewenangan BKN.

Penulis: Semuel Mesakaraeng | Editor: Hasrul Rusdi
Tribun-Sulbar.com/Samuel Mesakaraeng
Peserta seleksi SKD CPNS 2021 Tilok Kabupaten Mamasa. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menemukan dugaan kecurangan tes SKD CPNS 2021 di Kabupaten Mamasa.

Pelaksanaan SKD CPNS titik lokasi (Tilok) mandiri Kabupaten Mamasa, berlangsung di Aula SMKN 1 Mamasa, pada 27 September - 1 Oktober 2021.

Pada penyelenggaraan tes SKD CPNS kemarin, Tim BKN yang bertugas telah melakukan pengecekan terhadap seluruh PC yang akan digunakan.

Itu dilakukan sesuai Lampiran Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2021 dan Petunjuk Teknis Keamanan Informasi Pelaksanaan Seleksi CAT BKN Nomor FRM/OPR/029.

Baca juga: Jalan Dekat SPBU Malunda Majene Amblas, Jalan Trans Sulawesi Kembali Macet

Baca juga: VIDEO: 40 Rumah Warga Terendam Banjir di Dusun Palopo Desa Barakkang Mamuju Tengah

Peserta seleksi SKD CPNS 2021 Kabupaten Mamasa
Peserta seleksi SKD CPNS 2021 Kabupaten Mamasa (Tribun-Sulbar.com/Samuel Mesakaraeng)

Hal tersebut berdasarkan laporan BKN kepada Kementerian PAN-RB, yang diperoleh Jurnalis Tribun-Sulbar.com.

Pada laporan tertulis itu, menyebutkan bahwa laporan dugaan kecurangan pertama kali dibuat oleh Tim BKN pada 27 September 2021.

Hal itu dilakukan setelah melihat pengerjaan SKD yang tidak wajar.

Bahkan, ada peserta yang tidak mau dipindahkan walaupun PC mengalami restart.

Dari hasil analisis ML, terdapat 19 orang yang terdeteksi melakukan kecurangan di Kabupaten Mamasa.

Tidak disebut siapa peserta yang melakukan kecurangan itu.

Namun, satu PC Komputer di Sulbar yang digunakan dibawa ke forensik IT oleh tim BSSN.

Hasil forensik menunjukan, terdapat aplikasi remote Zoho Meeting ( Zoho Assist ) yang diinstall pada 12 September 2021.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, Ardiansyah mengatakan, soal kasus dugaan kecurangan itu menjadi kewenangan BKN.

Pasalnya, BKN yang melakukan audit dan menyediakan sistem.

Halaman
12
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved