Breaking News:

PPPK Mamuju

ALASAN DPRD Mamuju Tolak Pengangkatan PPPK, Disetujui Tanpa Ketua Azwar Ashari Habsi

DPRD Mamuju meminta menghentikan segala proses penerimaan pengangkatan PPPK tahap kedua dan tahap ketiga.

Penulis: Habluddin Hambali | Editor: Munawwarah Ahmad
Ist/Tribun-Sulbar.com
Ilustrasi - Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi dan Wakil Ketua DPRD Mamuju, Syamsuddin Hatta saat Rapat Paripurna DPRD pengesahan Perda Perubahan APBD 2021, Kamis (7/10/2021). 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Bagaimana nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Mamuju?

DPRD Mamuju menolak pengangkatan PPPK.

DPRD Mamuju meminta menghentikan segala proses penerimaan pengangkatan PPPK tahap kedua dan tahap ketiga.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju bahkan mengeluarkan surat rekomendasi penolakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Mamuju.

Surat rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 2 November 2021 ditujukan ke Pemkab Mamuju.

Adapun, isi surat rekomendasi tersebut dewan meminta agar pengangkatan PPPK dibebankan kepada Kementerian Republik Indonesia terkait.

Termasuk, dewan meminta untuk menghentikan segala proses penerimaan pengangkatan PPPK tahap ke dua dan tahap ke tiga.

Wakil Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta mengatakan anggaran tahun 2021 itu penerimaan pendapatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kekurangan sebesar Rp 18 Miliar.

Bedasarkan itu, pengangkatan PPPK itu dibebankan semua penggajiannya kepada Pemkab.

"Pengangakatan PPPK sebanyak 2.000 lebih dengan sistem tiga tahapan. Tahapan pertama sudah selesai dan yang lulus 400 lebih," kata Syamsuddin.

Peserta lulus ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 15 Miliar.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved