Breaking News:

HMI Majene

Penahanan Tiga Kader HMI Majene Ditangguhkan, Akademisi Unsulbar: Hak Tersangka

Ia mengatakan, pada prinsipnya, tersangka dapat ditahan dan dapat juga ditangguhkan penahanannya sesuai pasal 31 KUHAP.

Penulis: Misbah Sabaruddin | Editor: Nurhadi Hasbi
Tribun-Sulbar.com/Misbah Sabaruddin
Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISI) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Muchtadin Al-Attas. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Polres Majene menangguhkan penahanan tiga kader HMI Cabang Majene, Jumat (8/10/2021) malam.

Polres Majene melakukan penangguhan penahanan setelah didemo dua hari.

Penangguhan penahanan dilakukan dengan alasan kemanusiaan

Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Muchtadin Al-Attas menilai, penangguhan penahanan dengan alasan kemanusiaan itu tak masalah.

Ia mengatakan, pada prinsipnya, tersangka dapat ditahan dan dapat juga ditangguhkan penahanannya sesuai pasal 31 KUHAP.

Ia menyebut, penangguhan penahanan diatur pada Pasal 31 KUHAP.

Berbunyi atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

"Bisa, tapi baru boleh jika telah memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan pada pasal 31 KUHAP," ujar Muchtadin kepada Tribun-Sulbar.com, Sabtu (9/10/2021).

Alasan penangguhan penahanan juga harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya

Adanya permintaan dari tersangka atau terdakwa.

Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan.

Kemudian adanya persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

"Jadi tidak masalah kalau alasannya kemanusiaan. Penangguhan penahanan adalah hak tersangka/terdakwa," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, ketiga kader ini dinyatakan bebas setelah sempat ditahan di Mapolres Majene sejak Rabu (6/10/2021) malam.

Ketiganya ialah Najib, Siddiq dan Ansar.

Mereka ditahan usai memenuhi panggilan Polres Mejene sebagai saksi atas dugaan pemukulan aparat kepolisian saat demo penolakan videotron di depan Kantor Bupati Majene, Kamis (30/9/2021) lalu.

Kapolres Majene AKBP Febryanto Siagian mengatakan penahanan ketiga mahasiswa itu ditangguhkan.

Penangguhan dilakukan dengan alasan kemanusiaan.

Juga ada permohonan pengajuan penangguhan dari keluarga.

"Semua harus berjalan sesuai mekanisme hukum. Hari ini ditangguhkan dengan alasan kemanusiaan. Ada orangtua salah seorang tersangka yang sakit," ujar AKBP Febryanto Siagian, Jumat (8/10/2021) malam.

Ia menyebut, status ketiga mahasiswa ini masih tersangka atau tahanan luar.

"Wajib lapor Senin dan Kamis," terangnya.

Ia berharap, kejadian serupa tidak terulang.

Semua pihak bisa mengambil pelajaran.

Utamanya bagi mahasiswa, jika melakukan aksi demo agar tetap bekerjasama dengan aparat kepolisian.

"Jangan mudah terprovokasi atau disusupi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok yang justru membuat suasana di Majene ini tidak tertib dan damai,"tandasnya.

Sebelumnya, ketiga mahasiswa ini ditahan dengan ancaman pasal 170 dan 351 KUH dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Misbah Sabaruddin

Keterangan foto: Dosen Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Muchtadin Al-Attas. (Dok Muchtadin Al-Attas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved