Satgas Covid 19: Mulai Dari PSBB Hingga PPKM Diterapkan Untuk Merubah Pandemi Menjadi Endemi

TRIBUN-SULBAR.COM - Kasus mingguan pandemi Covid 19 Indonesia telah turun sebanyak 20 kali lipat dari puncak kedua.

Jumlah tersebut lebih rendah dari pertengahan tahun lalu, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2021 sebesar 18.675 kasus per minggu.

Dikutip dari covid19.go.id, pemerintah sendiri menargetkan untuk penambahan kasus mingguan serendah-rendahnya.

"Paling tidak, bisa dicapai angka di bawah 10.000 kasus per minggu."

"Dengan begitu dapat dikatakan bahwa kondisi Covid 19 di Indonesia terkendali dan siap untuk berfokus menuju endemik," ujar Wiku Adisasmito, Jubir Satgas Penanganan Covid 19.

Baca juga: Pengusaha di Mamuju Mengeluh, Perjalanan Bisnis Terhambat Akibat Penerbangan Tutup Sejak PPKM

Baca juga: 20 Kasus Covid-19, Kecamatan Bambang Lakukan PSBB Lokal di Salu Dengen & Rante Lemo

Pencapaian baik ini merupakan sebuah pembelajaran dalam menghadapi krisis pandemi Covid 19 selama 1,5 tahun ke belakang.

Berbagai strategi dan kebijakan telah dijalankan guna perbaikan dan menghadapi lonjakan kasus.

Kebijakan dalam menghadapi Covid 19

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Lalu, PSBB tidak diterapkan secara merata di wilayah Indonesia.

Bahkan PSBB juga mengalami penyesuaian menjadi PSBB transisi.

Akan tetapi, kebijakan ini masih beleum efektif dalam menekan laju pertumbuhan Covid 19 khususnya di Indonesia.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Kebijakan PPKM ini mulai diberlakukan pada saat menghadapi lonjakan kasus di tahun 2021.

PPKM ini dianggap mampu menekanlaju kasus Covid 19, tidak hanya pada lonjakan kasus pertama tetapi juga pada lonjakan kasus kedua yang empat kali lebih tinggi.

Keberhasilan PPKM ini didukung oleh beberapa hal, yaitu:

- Kebijakan PPKM berlapis dimulai dari pembatasan mobilitas dalam dab luar negeri, pengaturan aktivitas sosial ekonomi hingga pengaturan pintu pada pintu masuk negara.

- Kebijakan berlapis secara serentak di Indonesia berhasil menekan dan menurunkan kasus secara menyeluruh dan maksimal

- Komando pengendalian Covid 19 oleh pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui korrdinasi rutin mingguan hingga kini.

- Pemerintah menggunakan data kasus dan data penunjang lain yang riil sebagai dasar perumusan kebijakan, contohnya penentuan zonasi dan level PPKM suatu daerah

- Pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan pelaku perjalanan internasional dengan melakukan skrinning dan karantina guna mencegah varian baru masuk ke Indonesia

"Penting untuk dipahami bahwa kelima hal ini merupakan modal ketahanan bangsa yang sudah mulai terbentuk dan semakin kuat seiring dengan berjalannya waktu," pungkas Wiku.

Dengan kebijakan yang efektif, tepat sasaran dan merespons kondisi didaerah dari pemerintah serta kepatuhan masyarakat dalam menjalankannya.

Bukan tidak mungkin Indonesia akan terbebas dari pandemi dan mencapai tatanan masyarakat produktif yang aman Covid 19.

(Tribun-Sulbar.com/Al Fandy Kurniawan)

Baca juga artikel lainnya terkait pandemi