96 Bangun Rusak Akibat Gempa Sulbar Ditangani Kementerian PUPR, Termasuk Kantor Gubernur

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gempa bumi 15 Januari 2021 lalu di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melulu lantahkan ratusan bangunan, termasuk kantor pemerintahan dan fasilitas kesehatan.

Hasil quick assesment Satgas Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 247 unit bangunan mengalami kerusakan.

Mulai dari fasilitas perkantoran, pendidikan, kesehatan dan rumah ibadah.

"Sebanyak 58 rusak berat, 52 rusak sedang dan 123 unit rusak ringan," kata Direktur Jenderal Cipta Karya, PUPR, Ir. Diana Kusumastuti, MT, saat menjadi pembicara talkshow nasional pemulihan Sulbar pascagempa bumi 2021.

Talkshow adalah rangkaian launching Tribun-Sulbar.com, yang digelar secara virtual zoom, Kamis (29/7/2021).

Ia menjelaskan, dari 247 bangunan rusak, 151 ditangani sendiri pemilik gedung, sedangkan 96 unit di tangani lasngsung kementerian PUPR.

"Dari 96 itu, 90 unit dibangun melalui mekanisme penanganan keadaan darurat," ucapnya.

Sedangkan enam unit lainnya, termasuk kantor gubernur dan DPRD, dan rumah sakit umum daerah, ditangani secara reguler karena butuh waktu lama.

"Perlu perencanaan terlebih dahulu, tidak bisa dengan waktu singkat," pungkasnya.

Diana menurutkan, sejak Januari pascagempa bumi di Sulbar, Kementerian PUPR langsung turun tangan melakukan identifikasi kerusakan bangunan.

"Data awal kami ada 23 bangunan rusak berat, 20 rusak sedang dan 50 rusak ringan, usai quick assesment bertambah," kata dia.

Kata dia, sebelum melakukan penanganan, Menteri PUPR Dr Ir Basuki Hadimuljono, membentuk satgas penanganan pascagempa bumi di Sulbar.

"Ada beberapa kriteria penanganan dilakukan, pertama renovasi menggunakan APBN ataupun APBD, utama gedung negara yang berfungsi untuk pelayanan umum, seperti fasilitas kesehatan dan kantor pemerintah," jelasnya.

Baca juga: Kepala BI Sulbar, Budi Sudaryono: Inflasi Sulbar Perlu Diwaspadai

Baca juga: Lirik Lagu Tenggang-tenggang Lopi yang Dinyanyikan Adnan KDI Pada Peluncuran Tribun-Sulbar.com

Pihaknya juga merenovasi beberapa rumah susun di Mamuju yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi.

"Tentu semua ini harus diusulkan pemerintah provinsi dan kabupaten ke Kementerian PUPR," ucapnya.

Khusus gedung instansi vertikal berstatus rusak sedang dan berat, harus diusulkan oleh masing-masing kementerian yang membidangi.

Fasilitas pendidikan, menurutnya, sangat banyak sekolah rusak. Baik sekolah negeri dan madrasah.

"Ini juga harus diusulkan oleh kementerian/lembaga yang membidangi ke PUPR," tuturnya.(*)