Suhardi Duka: Hanya Tuhan dan Jokowi yang Tahu Kapan Mamuju Jadi Kota

Sedangkan tiga kacamatan lain, Tappalang, Kalukku, dan Tappalang Barat, jadi daerah penyangga.

Enam kecamatan lainnya, Papalang, Sampaga, Tommo, Kalumpang, Bonehau, dan Kecamatan Kepulauan Balabalakang, dimekarkan jadi daerah otonomi baru.

Salah satu syarat administratif menjadi kota adalah di wilayah kecamatan kota harus berubah status jadi kelurahan.

Kini di Mamuju ada 11 kecamatan. Dari 11 itu, ada tiga kecamatan (Mamuju, Simboro, dan Kalukku) yang masuk wilayah utama kota.

Di Kecamatan Mamuju baru memilik empat kelurahan dan empat desa.

Kelurahan Binanga, Mamunyu, Karema, dan Rimuku.

Empat lainnya berstatus desa; Kadui, Bambu, Batupannu, dan Karampuang.

Sebagai legislator asal Sulbar di Senayan, SDK, sapaan akrab Suhardi, juga mengaku terus menunggu adanya perubahan moratorium pemekaran daerah bari di Jakarta.

Akhir tahun 2019 lalu, upaya mengubah status Mamuju jadi kota administratif, juga kembali ditempuh.

Desember 2019 lalu, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar menyerahkan dokumen usulan pembentukan Kota Mamuju dan Kabupaten Balanipa (Polman) kepada Wakil Ketua II Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Penyerahan ulang dua bundel dokumen tersebut digelar di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar dalam acara Rapat Kerja Komite I DPD RI bersama Pemprov Sulbar.

Hadir di seremoni itu antara; Selain Senator Djafar Alkatiri (Dapil Sulawesi Utara) yang memimpin kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Sulbar, juga turut hadir empat delegasi lainnya,

Diantaranya Senator Almalik Pababari (Dapil Sulawesi Barat), Senator Ahmad Bastian SY (Dapil Lampung), Senator Abdul Rachman Thaha (Sulawesi Tengah) dan Senator Abbdurrahman Abubakar Bahmid (Dapil Gorontalo).

Kendala pemekaran saat itu adalah moratorium pemekaran wilayah.

Jika usulan itu diterima, Sulbar akan memiliki enam kabupaten satu kota.