Ranperda APBD Pasangkayu 2026 Disahkan Rp675,9 Miliar

TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasangkayu menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pasangkayu, Irfandi Yaumil, di ruang paripurna DPRD Pasangkayu, Jumat (28/11/2025).

Bupati Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa, yang hadir bersama 18 anggota DPRD, jajaran Forkopimda, dan OPD, menyampaikan apresiasi atas proses pembahasan yang berjalan baik.

Baca juga: Pemkab Mateng Salurkan Bantuan 30 Ribu Bibit Ikan Nila untuk Warga Saluandeang

Baca juga: Universitas Terbuka Eratkan Kolaborasi Media untuk Sebaran Informasi Pendidikan Tinggi Jarak Jauh

Dalam sambutannya, Bupati Yaumil Ambo Djiwa merinci pokok-pokok APBD 2026 yang telah disetujui.

"Total Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp 670 Miliar, dan total Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 679,5 Miliar," terang Yaumil.

Angka ini menghasilkan defisit sebesar Rp 9,4 Miliar. 

Defisit tersebut rencananya akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

“Dengan demikian, pembiayaan netto menjadi seimbang, dan SILPA tahun berjalan direncanakan nol,” jelas Bupati.

Bupati juga menegaskan, komposisi anggaran ini bukan sekadar statistik, melainkan mencerminkan komitmen dan prioritas pembangunan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berkomitmen untuk memperkuat pelayanan publik di bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Administrasi Pemerintahan,” ujarnya.

Selain itu, alokasi Belanja Modal sebesar Rp 56,7 Miliar akan difokuskan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang vital bagi konektivitas wilayah.

“Pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas wilayah, khususnya jalan, jaringan, dan irigasi, akan terus kami lanjutkan. Kami juga tetap menjaga keberlanjutan belanja pegawai,” tambah Bupati Yaumil.

Belanja Operasi sendiri mendominasi anggaran dengan nilai Rp 532 Miliar, termasuk Belanja Pegawai sebesar Rp 330 Miliar.

Bupati mengajak seluruh Perangkat Daerah dan DPRD untuk menjaga sinergi, memastikan akuntabilitas anggaran, dan memperkuat pengawasan.

“Kami mengajak seluruh perangkat daerah dan DPRD Pasangkayu menjaga sinergi pelaksanaan program, serta menerapkan kebijakan fiskal yang hati-hati guna menjaga stabilitas keuangan daerah. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Pasangkayu,” tutupnya.