Sebut Polemik Harga TBS Berlarut-larut, DPRD Sulbar Ingin Bentuk Pansus

Ringkasan Berita:

• Harga TBS kelapa sawit di Sulbar sempat anjlok dari Rp2.000 menjadi Rp1.000 per kilogram dan hingga kini masih belum stabil.
• DPRD Sulbar membuka peluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) jika polemik harga sawit terus berlarut-larut tanpa penyelesaian.
• Wakil Ketua II DPRD Sulbar Munandar Wijaya menilai perusahaan yang membeli TBS di bawah harga ketetapan pemerintah telah melanggar aturan dan mengabaikan kepentingan petani.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Petani kelapa sawit di Sulawesi Barat (Sulbar) menjerit akibat merosotnya harga Tandan Buah Segar (TBS) secara drastis dalam beberapa pekan terakhir.

Pada 22 Mei lalu, harga TBS yang sempat menyentuh angka Rp2.000 per kilogram anjlok hingga menyisakan Rp1.000 per kilogram.

Meski situasi mulai sedikit membaik pada Minggu (31/5/2026), harga di lapangan terpantau belum stabil dan masih memberatkan petani.

Baca juga: Terima Rp 3 M dari Kemendagri Karena Sukses Tekan Pengangguran, SDK: untuk Pelatihan Kerja

Baca juga: Harga Sawit Naik, Petani di Pasangkayu Akhirnya Panen Lagi

Saat ini, harga pembelian di beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) berada di kisaran Rp1.780 hingga Rp1.800 per kilogram.

Namun di tingkat pengepul, harga justru merosot lebih dalam. Di kawasan Tabolang, harga TBS mandek di angka Rp1.300 hingga Rp1.400 per kilogram.

Sementara di Budong-Budong mencapai Rp1.500 per kilogram. Kondisi ini diperparah dengan masih tutupnya sejumlah lapak pengepul di beberapa wilayah.

DPRD Sulbar Siap Bentuk Pansus

Merespons jeritan para petani, Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, menegaskan pihak legislatif terus mengintervensi masalah ini.

Jika persoalan harga sawit terus berlarut-larut tanpa solusi konkret, DPRD siap mengambil langkah tegas dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

"Oh tetap (mendukung petani). Bahkan kalau ini selalu berlanjut, ada kemungkinan kami membentuk pansus. Karena ini sudah berlangsung lama dan tidak ada penyelesaian di lapangan," ujar Munandar saat ditemui usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Mapolda Sulbar, Senin (1/6/2026).

Saat ini, pimpinan DPRD tengah menunggu laporan hasil koordinasi lapangan dan rapat kerja dari komisi terkait yang membidangi persoalan tersebut untuk menentukan langkah teknis selanjutnya.

Perusahaan yang Mengabaikan Ketetapan Harga Dinilai Tak Punya Hati Nurani

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga menyoroti adanya dugaan sejumlah perusahaan atau PKS yang mematok harga di bawah ketetapan resmi pemerintah.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan pelanggaran regulasi sekaligus bentuk ketidakpedulian terhadap nasib petani.

"Saya kira itu melanggar secara aturan dan juga tidak punya hati nurani kepada masyarakat," tegasnya.