BPKAD dan Disdikbud Sulbar Bahas Pengamanan BMD, Perkuat Tata Kelola Aset Daerah

Ringkasan Berita:

• BPKAD dan Disdikbud Sulbar melakukan koordinasi terkait pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).
• Pertemuan membahas tindak lanjut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulbar.
• Sinergi antarperangkat daerah diharapkan memperbaiki tata kelola aset daerah yang lebih akuntabel.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Bidang Barang Milik Daerah (BMD) BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad, menerima kunjungan koordinasi dari Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulawesi Barat, Selasa (19/5/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Plt. Kasubid Penatausahaan, Pengendalian dan Pelaporan Wilayah I, Rizal Muhammad, bersama staf teknis.

Koordinasi berlangsung di ruang rapat Bidang BMD BPKAD Sulbar.

Baca juga: BPKAD Sulbar Sosialisasikan SIMGAJI Berbasis Web untuk Integrasi Data Gaji ASN

Baca juga: Kepala BPKAD Sulbar Terima Entry Meeting Evaluasi Transfer Fiskal dari BPKP

Bahas Pengamanan Aset dan Tindak Lanjut Catatan BPK

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) yang tercatat di Disdikbud Sulbar.

Selain itu, koordinasi juga menjadi ruang konsultasi terkait catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat.

Langkah ini sejalan dengan upaya mendukung misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas.

Kepala Bidang BMD BPKAD Sulbar, Muhammad, mengatakan koordinasi ini penting untuk memastikan pengelolaan aset daerah berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

“Melalui koordinasi ini, kita berharap seluruh pengurus barang dapat lebih memahami langkah-langkah strategis dalam pengamanan aset daerah, termasuk menindaklanjuti catatan dari BPK secara tepat dan akuntabel,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci dalam menjaga kualitas pengelolaan aset, terutama pada sektor pendidikan yang memiliki aset cukup besar dan tersebar.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kapasitas pengurus barang dalam pengelolaan dan pengamanan BMD.

Dengan demikian, tata kelola aset daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan semakin baik dan transparan.(*)