Jadi Pelopor di Indonesia Timur, Sulbar Bangun Segitiga HAM Bersama Pemerintah dan Pengusaha

Ringkasan Berita:

• Kementerian HAM RI meluncurkan proyek percontohan “Segitiga HAM” yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat di Sulbar.
• Sulawesi Barat ditetapkan sebagai daerah pelopor sinergitas HAM di Indonesia Timur.
• Komitmen penguatan HAM juga melibatkan perguruan tinggi, Kadin, dan organisasi masyarakat di Sulbar.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI resmi memulai proyek percontohan sinergitas lintas sektor melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat di Sulawesi Barat (Sulbar).

Langkah ini ditandai dengan pertemuan besar di Ballroom Hotel Maleo, Mamuju, Selasa (28/4/2026).

Hadir langsung jajaran Kementerian HAM, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, seluruh bupati di enam kabupaten, hingga perwakilan Kadin dan akademisi.

Baca juga: Gubernur Suhardi Duka Terima Kunjungan Wamen HAM, Bahas Kondisi Sosial dan Stabilitas Daerah

Wakil Menteri HAM RI, Sugiyanto, menyebut kolaborasi ini sebagai konsep "Segitiga Hak Asasi Manusia" di mana negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil berbagi tanggung jawab yang sama.

Sugiyanto mengungkapkan apresiasinya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dinilai sangat responsif terhadap isu HAM. 

Ia menyebut pemilihan Sulbar sebagai lokasi pencanangan perdana bukan tanpa alasan.

"Kementerian HAM sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur. Kegiatan sinergitas antara kementerian, lembaga, pemda, hingga pelaku usaha ini kita mulai dari Indonesia Timur, tepatnya dari Sulawesi Barat," ujar Sugiyanto.

Menurutnya, kehadiran seluruh pemangku kepentingan termasuk unsur TNI-Polri (Forkopimda) menunjukkan komitmen pemenuhan HAM di Sulbar sudah bersifat kolektif.

Selaraskan Kebijakan Daerah

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan penandatanganan komitmen yang dilakukan bersama para Bupati merupakan janji untuk menyelaraskan setiap kebijakan daerah dengan prinsip HAM.

"Kami sudah menyaksikan dan menandatangani komitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, kebijakan pemerintah ke depan akan selalu kita selaraskan, terutama pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat," tegas Suhardi.

Ia mengaku bangga karena Sulawesi Barat dipercaya menjadi titik awal penguatan sinergitas HAM di tingkat nasional.

Sinergitas ini tidak hanya berhenti di level birokrasi. 

Dalam acara tersebut, tiga universitas di Sulawesi Barat juga turut menandatangani maklumat untuk mendukung pemajuan HAM melalui jalur pendidikan dan riset.

Kehadiran perwakilan Kadin dan organisasi keagamaan juga mempertegas tanggung jawab HAM kini turut melibatkan sektor ekonomi dan sosial.

"Negara dibagi oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kita semua punya tanggung jawab memastikan hak asasi manusia dilindungi, dihormati, dan dipenuhi," pungkas Wamen HAM Sugiyanto.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi