Himepa Unimaju Tolak Pilkada Lewat DPRD, Darwin : Cederai Demokrasi dan Merampas Hak Suara Rakyat

Ringkasan Berita:

• Ketua HIMEPA UNIMAJU M. Darwin S menolak wacana Pilkada melalui DPRD karena dinilai sebagai kemunduran demokrasi dan berpotensi menghilangkan hak politik rakyat.
• Menurut Darwin, kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi lebih kuat untuk menjalankan pembangunan yang berpihak pada kepentingan publik.
• HIMEPA UNIMAJU mendesak pemerintah fokus memperbaiki kualitas Pilkada langsung, bukan mengubah mekanisme pemilihan yang dinilai menguntungkan elite politik.

TRIBUNB-SULBAR.COM,MAMUJU- Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Mamuju (HIMEPA UNIMAJU), M. Darwin S, menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Darwin menilai skema tersebut sebagai langkah mundur dalam praktik demokrasi lokal.

Menurut Darwin, Pilkada langsung merupakan capaian penting reformasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 

Baca juga: Hendak Mancing, Warga Diterkam Buaya di Pantai Dato Tumbu Mamuju Tengah

Baca juga: BREAKING NEWS: Kades di Mamuju Ditangkap Polisi Terkait Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD, kata dia, berpotensi mereduksi hak politik warga sekaligus membuka ruang kompromi politik elite.

“Pilkada lewat DPRD tidak menjawab persoalan demokrasi. Justru berisiko menghilangkan partisipasi rakyat dan melemahkan kontrol publik terhadap kekuasaan,” ujar Darwin dalam keterangannya kepada Tribun-Sulbar.com, Jumat (16/1/2026)

Ia menambahkan, dari sudut pandang ekonomi pembangunan, legitimasi politik kepala daerah sangat menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. 

Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dinilai memiliki mandat lebih kuat untuk menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

Darwin mendesak pemerintah dan pembuat kebijakan agar tidak mengubah mekanisme Pilkada, melainkan memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pilkada langsung, seperti penguatan pengawasan, transparansi pembiayaan, dan pendidikan politik masyarakat.

Sebagai organisasi mahasiswa, HIMEPA UNIMAJU menyatakan akan terus mengawal isu demokrasi dan menolak kebijakan yang dianggap mengancam kedaulatan rakyat.

“Demokrasi tidak boleh direduksi menjadi urusan elite. Pilkada harus tetap dikembalikan kepada rakyat,” kata Darwin.(*)