Diskominfo Sulbar Ungkap 384 Titik Layanan Publik Belum Terakses Jaringan Digital

Ringkasan Berita:

• Diskominfo Sulbar mengungkap 384 titik layanan publik belum terakses jaringan digital hingga 2025. 
• Pemprov bersama BAKTI Komdigi mulai melakukan intervensi. Fokus digitalisasi juga mencakup 170 wilayah permukiman tanpa 4G, keamanan siber, dan peningkatan kompetensi pegawai. 
• Ombudsman mendorong literasi digital dan sertifikasi keamanan data untuk masyarakat.

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Ridwan Djafar, mengungkap tantangan digitalisasi di Sulbar.

Pemaparan disampaikan saat menjadi narasumber dalam Podcast RRI Mamuju membahas digitalisasi pemerintah daerah, Kamis (4/12/2025).

Ridwan bersama Kepala Ombudsman Sulbar, Fajar Siddiq, membahas masa depan digitalisasi di provinsi ini.

Baca juga: Dinas Kominfo Gandeng BPSDM Kemenkominfo Makassar Tingkatkan Talenta Digital Personel Pemprov Sulbar

Ridwan menyebut, hingga 2025 terdapat 384 titik layanan publik, seperti kantor desa, puskesmas, dan sekolah, yang belum terakses jaringan internet.

Namun, sejumlah titik sudah mulai terintervensi.

Pemerintah provinsi menargetkan pengurangan titik blank spot sebagai program prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.

“Dari Pemprov, 90 titik sudah kami intervensi, dan dibantu BAKTI Komdigi 161 titik dalam proses pemasangan,”ujarnya.

Sisanya akan dilakukan bertahap, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pihak terkait, seiring membaiknya kondisi fiskal daerah.

Selain layanan publik, Pemprov Sulbar juga menargetkan 170 wilayah permukiman yang belum terjangkau jaringan 4G.

Beberapa kendala yang dihadapi adalah akses jalan dan fasilitas listrik yang belum memadai, terutama di wilayah pelosok.

Ridwan menambahkan, pemprov juga fokus pada digitalisasi data, keamanan siber, dan peningkatan kompetensi digital seluruh pegawai.

Integrasi layanan instansi secara digital menjadi target utama yang membutuhkan kerja sama banyak pihak.

Kepala Ombudsman Sulbar, Fajar Siddiq, mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemprov Sulbar.

Ia menekankan pentingnya literasi digital masyarakat dan sertifikasi keamanan data sebagai upaya menjamin etika dan perlindungan pengguna teknologi.(*)