Data SIMKESWA 85 ODGJ di Sulbar Dipasung

TRIBUN-SULBAR.COM - Berdasarkan laporan TW III 2025 melalui aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Jiwa (SIMKESWA), tercatat 85 kasus pasung di Sulaesi Barat telah terinput. 

Namun, angka ini belum menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. 

Beberapa daerah belum seluruhnya melakukan input data, seperti Kabupaten Mamasa yang diketahui memiliki 240 kasus pasung, tetapi belum seluruhnya tercatat dalam sistem. 

Kondisi ini menunjukkan urgensi percepatan pendataan dan penanganan kesehatan jiwa di Sulawesi Barat.

Baca juga: Kurangi Ketergantungan dari Pareppare dan Donggala, Pemprov Minta Depo BBM Dibangun di Sulbar

Baca juga: Ayah dan Anak di Polman Terancam Pasal Pembunuhan Berencana, Bisa Pidana Mati

Hal ini terungkap pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Program Kesehatan Primer dan Komunitas (Kesprimkom) yang digelar pada 26–29 November 2025 di Harris Hotel Bekasi.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat kembali mendapat kesempatan untuk menampilkan inovasi dan isu prioritas daerah melalui agenda Windows Shopping / Gallery Walk, sebuah sesi berbagi praktik, isu, dan kebijakan antarprovinsi.

Pada agenda ini, Sulawesi Barat mendapat penugasan untuk mengangkat tema dari Program Kesehatan Kelompok Rentan, dengan fokus isu tingginya kasus pasung di wilayah Sulawesi Barat. 

Stan Galeri Sulawesi Barat mendapatkan perhatian khusus dari pejabat pusat, termasuk Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, yang secara langsung mengunjungi ruang pamer Sulawesi Barat. 

Dalam kunjungannya, ia menyampaikan sejumlah arahan penting, terutama terkait kebutuhan penanganan kasus pasung melalui ketersediaan obat psikotropika (psikofarmaka). 

Ia menekankan, penanganan kasus pasung dapat menunjukkan hasil signifikan apabila obat tersedia, diberikan secara benar, serta didukung tindak lanjut layanan kesehatan jiwa yang konsisten.

Selain itu, Ditjen Kesprimkom juga memberikan rekomendasi strategis terkait perlunya pembentukan TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) Tingkat Kabupaten). 

Tim ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk melakukan identifikasi, pendampingan, dan penyelesaian kasus kesehatan jiwa, serta memastikan pendekatan pelayanan yang komprehensif mulai dari pendataan, terapi, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial. 

Kehadiran TPKJM dinilai sangat penting untuk memperkuat jejaring layanan kesehatan jiwa hingga ke tingkat desa.

"Penguatan pelayanan kesehatan jiwa ini menjadi salah satu langkah strategis Sulawesi Barat dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia yang sehat," ujar Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim. (*)