Gubernur Sulawesi Barat
SDK dan Mensos Gus Ipul Bahas Strategi Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di Sulbar
Gubernur SDK menyambut baik program tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendukung penuh pelaksanaannya di daerah.
TRIBUN-SULBAR.COM – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), bertemu dengan Menteri Sosial RI, H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), membahas strategi percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem di Sulbar, Jumat (26/9/2025).
Pertemuan yang digelar bersama Wakil Menteri Sosial, Sekjen Kemensos, dan Kabiro Umum Kemensos itu juga membahas sinkronisasi program perlindungan sosial serta dukungan terhadap agenda prioritas pemerintah pusat.
Baca juga: Gubernur Sulbar Suhardi Duka Tinjau Langsung Pelaksanaan Program MBG di SMAN 1 Kalukku
Dalam pemaparannya, Gus Ipul menjelaskan tiga program unggulan Presiden Prabowo yang menjadi fokus Kementerian Sosial:
DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) – sebagai basis data penerima bantuan sosial berbasis payment ID.
Sekolah Rakyat – untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemberian makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan 3 juta rumah, dan program Kopdes Merah Putih.
Bansos Tepat Sasaran – mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, PBI-JK, serta pemberdayaan ekonomi dan program graduasi.
Gubernur SDK menyambut baik program tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendukung penuh pelaksanaannya di daerah.
“Kami sudah siapkan lahan untuk Sekolah Rakyat. Saat ini, sekitar 100 orang berada di desil 1 atau kategori miskin ekstrem. Total keluarga miskin ekstrem di Sulbar diperkirakan 10 ribu KK, atau 1 persen dari populasi. Tahun ini, kami telah mengintervensi 5.000 KK,” kata Suhardi Duka.
Ia juga mengusulkan tambahan bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 10 ribu jiwa per kabupaten, atau total 60 ribu jiwa di Sulbar.
Usulan ini ditujukan untuk membantu daerah dalam memenuhi target Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan.
SDK menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Menurutnya, masih banyak warga miskin yang belum tercakup akibat keterbatasan kuota.
“PR kita adalah mereka yang belum masuk daftar bantuan padahal tergolong miskin. Kami berharap Kemensos dapat membantu menutup gap ini,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Sulbar Abdul Wahab, Kepala Bapperinda Junda Maulana, Kepala Dinas Perkim Maddarezki, serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Antar Lembaga, Hajrul Malik.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur Sulbar untuk mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem, memperluas perlindungan sosial, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.