TRIBUN-SULBAR.COM MAJENE – Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Majene, Ahmad Djamaan mengatakan, Bukit Sigitung tak menjadi bagian dari daftar objek wisata resmi pemerintah daerah, sehingga pihaknya tak bertanggung jawab terhadap insiden pengrusakan kendaraan yang dialami pengunjung.

Baru-baru ini viral di media social, pengunjung Bukit Sigitung mengeluh karena jok motor mereka dirusaki Orang Tak Dikenal (OTK) dengan cara disayat menggunakan senjata tajam.

Tak hanya itu, dilaporkan pula sebanyak lima helm milik pengunjung hilang alias raib.

‎“Bukit Sigitung tidak tercatat sebagai destinasi wisata yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata. Karena itu, segala bentuk aktivitas maupun kejadian di lokasi tersebut bukan dalam wewenang dan tanggung jawab kami,” tegas Ahmad Djaman sata dikonfirmasi Tribun Sulbar.com via telepon Minggu (15/6/2025).

Baca juga: Jok Motor Pengunjung Bukit Sigitung Majene Dirusak OTK dengan Cara Disayat, Lima Helm Hilang

‎Pernyataan tersebut menjawab berbagai sorotan setelah sejumlah pengunjung mengaku kehilangan barang, termasuk helm dan komponen sepeda motor, saat berwisata di kawasan bukit dengan ketinggian sekitar 743 meter di atas permukaan laut itu.

‎Menurut Ahmad, tempat-tempat yang tidak masuk dalam pengelolaan resmi memang rentan terhadap persoalan keamanan dan pengawasan, karena tidak ada struktur pengelola, regulasi, maupun sistem pelayanan yang ditetapkan pemerintah daerah.

‎“Kami hanya mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih lokasi wisata, terutama yang belum memiliki sistem pengelolaan resmi. Jika ada rencana menjadikan Sigitung sebagai destinasi, tentu butuh koordinasi dari pihak desa atau masyarakat setempat terlebih dahulu,” tambahnya.

‎Hingga saat ini, Bukit Sigitung memang dikenal luas sebagai spot wisata alam yang ramai dikunjungi, terutama oleh anak muda dan pecinta fotografi. Namun, absennya pengelolaan formal membuat pengunjung tidak mendapatkan jaminan kenyamanan dan keamanan.

‎Sejumlah pihak berharap agar ke depan ada inisiatif kolaboratif antara masyarakat, pemerintah desa, dan dinas terkait, agar potensi wisata di kawasan tersebut dapat dikembangkan sekaligus dilindungi. (*)

‎Laporan wartawan Tribun Sulbar.com Anwar Wahab.