TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menegaskan soliditas dan keharmonisan hubungan kerja dengan Wakil Gubernur Salim S Mengga. 

Pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara eksklusif bersama Tribun-Sulbar.com di kediamannya, Jl Sultan Hasanuddin, Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, Jumat (30/5/2025).

Hubungan antara dua pucuk pimpinan provinsi ke-33 ini disebut SDK sebagai salah satu pondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif di Sulbar. 

Ia menilai, tanpa harmoni dengan wakilnya, mustahil bisa menyatukan potensi dan elemen strategis yang tersebar di wilayah Sulbar.

Baca juga: SDK: Hanya Tuhan dan Presiden Prabowo Tahu Kapan Mamuju Jadi Kota Madya

"Kami dengan Pak JSM bisa saling memahami. Saya juga bukan manusia super, punya kekurangan begitu juga dengan Pak Wagub. Apa yang kurang di saya, pak Wagub tutupi, apa yang kurang di wagub saya juga tutupi," ungkap SDK.

Menurutnya, sinergi yang kuat dengan Wakil Gubernur menjadi indikator utama keberhasilan dalam menyelaraskan seluruh program kerja pemerintahan.

"Sehingga, harmoni antara gubernur dan Wagub itu menjadi catatan penting. Kalau dengan wagub saja tidak bisa harmoni, bagaimana mengharmonisasi dan mengorkestrasi semua potensi yang ada di provinsi Sulbar," jelasnya.

SDK juga mengungkap, dalam pelaksanaan tugas-tugas strategis pemerintahan, ia tak ragu mendelegasikan tanggung jawab penting kepada Wagub. 

Salah satunya adalah penanganan persoalan aset Pemerintah Daerah yang sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dan bahkan, kerja-kerja strategis itu saya kasi ke wagub. Katakanlah kemarin hasil temuan BPK soal tidak jelasnya aset Pemda, di mana itu semua, kendaraan, mobil, dan lain sebagainya.

"Itu saya minta ke pak Wagub. Pak, kalau tidak turun langsung ini tidak jelas ke mana ini (aset) dan pak Wagub tanggapi," imbuh mantan Bupati Mamuju dua periode itu.

Ia juga memaparkan kolaborasi mereka dalam berbagai program prioritas, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting. 

Salah satu program andalan adalah alokasi dana Quick Win sebesar Rp 10 miliar yang digunakan untuk padat karya dan bantuan masyarakat.

"Dalam quick win juga kita ada anggaran khusus Rp10 miliar untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, kita tangani stunting dan lainnya. Ada banyak program yang kita banyak kolaborasi, baik itu padat karya dan bantuan ke masyarakat," lanjut SDK.

Koordinasi antara Gubernur dan Wagub, menurutnya, telah membentuk pola kerja yang efisien. 

Saat salah satu dari mereka berada di luar daerah, komunikasi tetap berjalan lancar sehingga kebijakan tetap bisa dilaksanakan tanpa hambatan.

"Saya melihat, kalau ini tidak dibangun dengan baik maka program tidak akan berjalan sesuai sasaran. Ketika saya ke Jakarta, saya minta pak Wagub ini, ini. Jadi enak," jelasnya.

Lebih lanjut, SDK bahkan menyarankan agar daerah lain bisa menjadikan Sulbar sebagai contoh tentang bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa menjalin hubungan yang kuat dan produktif.

"Saya melihat, barangkali kalau kepala daerah ingin belajar tentang harmoni antara gubernur dan wakil gubernur silahkan datang ke Sulbar," ucapnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap soliditas ini, SDK juga mengungkapkan bahwa mereka telah menyepakati satu prinsip penting yaitu tidak memberi ruang bagi siapa pun, termasuk kepala dinas, untuk memecah belah mereka.

"Dan kami sudah sepakat, kepala-kepala dinas itu tidak akan bisa memecah kami. Kalau ada pejabat yang datang menjelekkan wagub, keluar di pintu pun, membelakang, saya telfon pak Wagub ini tadi ada di sini. Menjelek-jelekkan bapak.

"Begitu juga kalau ada yang menjelek-jelekkan saya di wagub, belum keluar di pintu dia sudah telfon saya, ini ada orang ini di sini," pungkasnya.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi