TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), mengungkapkan sejumlah capaian penting dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, Salim S Mengga. 

Termasuk peningkatan layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya nelayan.

Dalam wawancara khusus bersama Tribun-Sulbar.com pada Jumat (30/5/2025) di kediaman pribadinya, SDK memaparkan program unggulan bertajuk "Sulbar Sehat" yang kini telah berjalan secara optimal.

“Program Sulbar Sehat sudah berjalan 100 persen. Masyarakat kini cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan, tanpa perlu lagi kartu BPJS,” jelas SDK.

Baca juga: SDK Ajak Kepala Daerah Lain Datang ke Sulbar Belajar Harmonisasi Gubernur dan Wakil Gubernur

Baca juga: SDK: Hanya Tuhan dan Presiden Prabowo Tahu Kapan Mamuju Jadi Kota Madya

Menurutnya, sistem ini akan sangat membantu masyarakat yang sebelumnya terkendala administrasi atau tunggakan iuran BPJS. 

Meskipun begitu, SDK mengakui masih ada pengecualian, terutama bagi pemegang BPJS mandiri yang belum melunasi kewajiban.

“Kalau pakai BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran), insya Allah tanpa kartu pun tetap akan dilayani,” tambahnya.

Ia menambahkan, Sulbar dikenal sebagai wilayah dengan populasi nelayan yang besar, namun sayangnya banyak dari mereka masih masuk dalam kategori miskin. 

SDK menyoroti kondisi ini dengan serius, terutama karena sektor perikanan kini mengalami penurunan Nilai Tukar Nelayan (NTN), yang mencerminkan penurunan kesejahteraan mereka.

“Dulu nelayan kita tangguh, sekarang nilai tukarnya turun. Beban hidup mereka berat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga konsumsi,” katanya.

Untuk itu, pemerintah provinsi tak hanya memberikan layanan kesehatan gratis, tetapi juga menyasar kebutuhan pendidikan anak-anak nelayan melalui program beasiswa. 

Selain itu, SDK menegaskan bahwa pihaknya turut memperbaiki sumber penghidupan masyarakat dengan memberikan bantuan peralatan seperti mesin katinting dan alat tangkap ikan.

Namun, yang tak kalah penting adalah perlindungan dari risiko kerja. 

Mengingat profesi nelayan sangat bergantung pada kondisi alam yang tidak menentu, program asuransi pun disiapkan sebagai bentuk perlindungan sosial.

“Nelayan itu kerja dengan risiko tinggi. Kalau terjadi musibah seperti ombak besar, mereka bisa celaka. Kita tidak berharap terjadi kematian, tapi kalau itu terjadi dan tidak ada asuransi, istrinya bisa langsung jatuh miskin ekstrem,” ungkap SDK.