TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar sidang penyelesaian sengketa informasi publik, Senin (26/5/2025), dengan agenda pembacaan putusan untuk lima permohonan sengketa.

Sidang berlangsung di Ruang Sidang Komisi Informasi Sulbar, Kantor Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Provinsi Sulbar, Mamuju.

Sidang dipimpin langsung oleh lima komisioner KI Sulbar, Muhammad Ikbal (Ketua), Arman Jaya (Wakil Ketua), Firdaus Abdullah (Koordinator Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola), M. Danial (Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi Publik), dan Masram (Koordinator Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik).

Baca juga: Pemohon Mangkir Sidang 2 Kali, KI Sulbar Gugurkan Permohonan Sengketa Informasi

Kelima perkara yang disidangkan seluruhnya diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Basis Swadaya (Limbas), dengan lima pemerintah desa sebagai termohon:

001/Reg-PSI/KI-SB/III/2025, Pemohon: Limbas, Termohon: Pemdes Banatorejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman.

002/Reg-PSI/KI-SB/III/2025,Pemohon: Limbas, Termohon: Pemdes Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman.

003/Reg-PSI/KI-SB/III/2025, Pemohon: Limbas
Termohon: Pemdes Baba Tapua, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polman

004/Reg-PSI/KI-SB/III/2025, Pemohon: Limbas, Termohon: Pemdes Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman

005/Reg-PSI/KI-SB/III/2025, Pemohon: Limbas, Termohon: Pemdes Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman

Ketua Majelis Sidang, M. Danial, menyampaikan, meskipun sidang berjalan sesuai agenda, baik pihak pemohon maupun pihak termohon tidak menghadiri pembacaan putusan.

“Ketidakhadiran kedua belah pihak tentu menjadi catatan penting dalam proses penyelesaian sengketa ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, mekanisme penyelesaian sengketa informasi merupakan bagian penting dari praktik tata kelola pemerintahan yang terbuka, adil, dan akuntabel.

Langkah penyelesaian melalui Komisi Informasi ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Mayjen (Purn) Salim S. Mengga, dalam mendorong pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap hak masyarakat atas informasi publik.(*)