TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju mengungkap adanya puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga melanggar netralitas dalam Pilkada Serentak 2024.  

Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin, menyampaikan hal ini saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju di Maleo Waterpark, Jalan Yos Sudarso, Binanga, Senin (24/2/2025).

Baca juga: 5 Orang Positif HIV AIDS di Polman Selama 2 Bulan Terakhir

Baca juga: Wakil Bupati Mamuju Yuki Belum Masuk kantor Usai Dilantik, Kapan Masuk?

Menurut Rusdin, sebanyak 21 ASN telah dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena dugaan pelanggaran netralitas. 

Namun, hingga kini baru lima rekomendasi sanksi yang diterbitkan BKN, sementara sisanya masih dalam proses.  

“ASN yang kami teruskan ke BKN ada 21 orang, dan baru lima rekomendasi tindak lanjut yang keluar. BKN masih menunggu keputusan dari Jakarta untuk yang lainnya,” jelasnya.  

Rusdin menegaskan bahwa Bawaslu akan terus mendorong percepatan proses rekomendasi agar sanksi segera diterapkan. 

Ia juga menyoroti penyebab utama masih maraknya pelanggaran netralitas ASN, yakni tidak adanya efek jera yang kuat.  

“Ini terjadi karena tidak ada efek jera. Tanpa perubahan regulasi dari daerah, sulit untuk menekan angka pelanggaran ini,” ungkapnya.  

Ia juga menjelaskan bahwa faktor utama ketidaknetralan ASN adalah hubungan emosional, baik karena ikatan keluarga, kedekatan pribadi.

Faktor lainnya yaitu pertimbangan jabatan dan karier ASN.

“Persoalan jabatan dan karier juga berpengaruh. Ini bisa diatasi dengan perbaikan sistem kepegawaian negara,” pungkasnya.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi