TRIBUN-SULBAR.COM - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, buka suara mengenai insiden penembakan yang menimpa 5 WNI.

Ia juga menyinggung pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Malaysia pada Senin (27/1/2025).

Adapun penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) tersebut diketahui terjadi di Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2024) dini hari.

Korban merupakan lima WNI yang diketahui berstatus sebagai pekerja migran.

Tindakan APMM yang dinilai berlebihan itu menewaskan seorang WNI bernama Basri, dari Rokan Hulu, Riau.

Ditemui di TMII, Jakarta, Rabu (29/1/2025), Muhaimin mengatakan bahwa insiden ini merupakan pelajaran untuk Indonesia maupun Malaysia.

Baca juga: Reaksi Prabowo Dengar Laporan Mendikti Satryo yang Viral Didemo ASN, Beri Pesan Lewat Mayor Teddy

“Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran penting buat Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus meningkatkan kerjasama, melegalkan pola hubungan interaktif tenaga kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal,” ucap Muhaimin seperti dilansir Tribun-Sulbar.com dari tayangan wawancara di kanal YouTube KOMPASTV, Rabu (29/1/2025).

Sebagaimana diketahui, Prabowo melakukan kunjungan ke Malaysia setelah terbang dari India.

Presiden bertemu dengan PM Anwar Ibrahim, di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur untuk membahas kerjasama bilateral.

Perjumpaan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mempererat kerja sama strategis di berbagai bidang, termasuk ekonomi, energi, dan pertahanan.

Muhaimin menyinggung pertemuan ini dan menilai kesepakatan kerjasaman antar dua negara dapat menjadi fondasi untuk mengusut tuntas insiden tersebut.

"Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindak lanjuti, dengan duduk bersama," kata Muhaimin.

Baca juga: 100 Hari Presiden Prabowo: Kepuasan Publik Lampaui Era Jokowi, Gibran Perlu Tingkatkan Akselerasi

Ia mengatakan akan meminta bantuan dari kementerian terkait maupun duta besar untuk dapat berdiskusi bersama.

Nantinya, hal ini diharapkan dapat membuka kasus seterang-terangnya dan menghasilkan solusi.

"Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama," ucap Muhaimin.