TRIBUN-SULBAR.COM - Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tanggal 17 Agustus 2028.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan percepatan penyelesaian pembangunan IKN.

Basuki menyatakan bahwa pembangunan IKN harus segera diselesaikan karena Prabowo berharap dapat pindah ke IKN pada 2028.

Rupanya, ada alasan tersendiri mengapa Presiden menuangkan wacana untuk segera memindahkan pusat pemerintahan ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/ PCO, Hasan Nasbi, pada tahun 2028, IKN ditargetkan telah siap untuk menjadi ibu kota politik.

Pada tahun itu, ibu kota baru diprediksi sudah dapat memerankan fungsinya dengan tersedianya kantor lembaga eksekutif, legistatif dan yudikatif.

Sehingga, setelah semuanya siap, Prabowo akan dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala negara di IKN, tanpa ada kendala yang berarti.

Baca juga: IKN Jadi Ibu Kota, Prabowo Resmi Cabut Status DKI Jakarta, Target Pindah pada 17 Agustus 2028

"Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana," kata Hasan seperti dilansir Tribun-Sulbar.com dari Kompas.com, Selasa (10/12/2024).

"Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik," lanjutnya.

Adapun sebelumnya, rencana Prabowo untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 diungkap oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

"Targetnya Pak Prabowo itu (pindah ke IKN) 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana,” kata Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta pada Jumat, (6/12/2024).

"Presiden Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN, seperti gedung legislatif dan yudikatif."

Baca juga: Prabowo Bertemu Miftah Minggu Ini, Ada Peran Mayor Teddy di Pengunduran Diri Utusan Khusus Presiden

Rencana 4 Tahun ke Depan

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono membeberkan bahwa pada 2025, pembangunan akan difokuskan pada penyelesaian ekosistem pemerintahan, dengan prioritas pada fasilitas lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif diproyeksikan selesai pada tahun 2027.

"Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Kalau dimulai dari 2025 ini, paling 2027 selesai," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Artinya, bila pembangunan legislatif dan yudikatif selesai, maka IKN telah siap berfungsi sebagai pusat pemerintahan secara menyeluruh.

Ini sesuai dengan instruksi Prabowo yang menginginkan IKN dapat menjadi ibu kota yang mewadahi semua cabang pemerintahan secara lengkap.

Kemudian pada 2028, akan dimulai perpindahan pusat pemerintahan dari DKI Jakarta (kini Daerah Khusus Jakarta), ke IKN.

Baca juga: Sikap Prabowo soal Miftah Disorot PM Malaysia: Seorang Kyai Menghina Penjual Teh, Jadi Viral

Rencananya, Prabowo akan mengunjungi IKN pada awal Januari 2025 untuk melakukan peninjauan.

Selain itu, Presiden juga dijadwalkan melakukan peresmian dan groundbreaking proyek-proyek IKN.

Infrastruktur yang akan diresmikan di antaranya adalah Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau Training Center (TC) PSSI.

Mengacu pada data monitoring Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga 5 Desember 2024, progres pembangunan IKN Batch I telah mencapai 95,89 persen.

Sementara pembangunan Batch II telah menembus kemajuan 75,15 persen, dan Batch III masih berada pada angka 27,93 persen.

Seluruh pekerjaan ini telah menyerap dana APBN hampir Rp 90 triliun atau tepatnya Rp 89,065 triliun.

Rinciannya progres Batch I (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun.

Kemudian progres Batch II (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun.

Selanjutnya, progres Batch III (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp 36,2 triliun.

(Tribun-Sulbar.com/Via)

Sebagian artikel ini diolah dari Kompas.com dengan judul "Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028?" dan "Baru Pindah pada 2028, Prabowo Tunggu IKN Siap Jadi Ibu Kota Politik"