TRIBUN-SULBAR.COM - Ketua Gerakan Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Sulbar, Suraidah Suhardi menyoroti kebijakan Menteri Perndidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudrsitek), Nadiem Makarim yang menghapus Pramuka dari kegiatan ekstrakurikuler sekolah.

Kemendikbudristek sebelumnya menerbitkan peraturan menteri mengenai kurikulum jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga menengah.

Dalam aturan tersebut, Pramuka disebut tak lagi wajib, padahal Pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler sekolah wajib untuk peserta didik di pendidikan dasar dan menengah.

Aturan ini tercantum pada Permendikbud No. 63 Tahun 2014.

Baca juga: Pramuka Dihapus Menteri Nadiem Makarim dari Giat Ekstrakurikuler Sekolah, Tak Lagi Wajib

Penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler sekolah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 12 Tahun 2024.

Isinya tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 34 Bab V poin H.

"Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku," demikian aturan yang tertulis dalam Permendikbud itu.

Suraidah mengatakan, pencabutan ini akan menimbulkan pro kontra yang tidak akan bisa dihindarkan.

"Ini sebuah kemunduran," ujar Suraidah, Senin (1/4/2024).

Dia meminta Kemendikbudristek menelaah ulang kebijakan tersebut, sebab kata Suraidah apapun itu, pramuka selama ini telah menjadi bagian penting sejarah Indonesia.

"Pramuka ikut berkontribusi membentuk mental anak-anak bangsa. Di dalam pramuka itu mereka dilatih mengembangkan bakat kepemimpinan, kedisiplinan hingga tanggung jawab

"Maka kebijakan itu tentu akan terdampak besar dan akan menurunkan semangat anak didik," tambahnya. (*)