TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Muhammad, menanggapi wacana Pemilihan Legislatif 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup.

Dimana, masyarakat akan kembali memilih partai, bukan calon wakilnya di DPR/DPRD.

Muhammad melihat, perdebatan tersebut bukan hanya pada proporsional tertutup dan terbuka.

Melainkan, sistem yang berada di partai politik mesti dirubah oleh masing-masing pemiliknya.

"Konyol itu kalau perdebatannya terbuka atau tertutup untuk Pemilu 2024 mendatang," kata Muhammad, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (2/1/2023).

Sebab, kata dia, proporsional tertutup sudah pernah dilakukan di Indonesia dan membuat rakyat tidak mengetahui wakilnya.

Itu disebabkan, dominasi Parpol terhadap para anggota DPRD lebih kuat.

"Apalagi diduga memutus tanggung jawab legislatif kepada pemilik suara. Itulah ada gerakan mengubah sistem proporsional tertutup menjadi terbuka sampai sekarang diberlakukan," tutur ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Unsulbar itu.

Sementara, lanjutnya, proporsional terbuka juga bukan tampat tercela sampai saat ini.

Karena, pada kenyataannya kompitisi antar calon legislatif (Caleg) itu sangat terbuka baik para caleg bahkan se partai.

"Mereka saling bersaing mendapat dukungan rakyat, mulai dari cara bagus hingga cara paling buruk," bebernya.

Jika kembali pada sistem yang pernah digunakan, Muhammad khawatir perpolitikan Indonesia dibawa ke politik liberal.

Dikatakan, Indonesia punya trauma pada proporsional tertutup, tapi sekarang perdebatannya bukan terbuka atau tertup.

"Tapi bagaimana membuat tata kelola partai itu betul-betul mempresentasikan kepentingan rakyat bukan kepentingan elit dan ini masalahnya," ujarnya.

Oleh karena itu, hemat Muhammad, mau terbuka atau tertutup dengan tidak ada perbaikan tata kelola partai hingga kinerja partai maka sama saja konyol.(*)

Laporan wartawan TRIBUN-SULBAR.COM, Habluddin