Validasi Data Kemiskinan, Agus Pranoto: Sejak 2015 Data Kemiskinan Polman Tidak Ada Perbaikan
Agus mengatakan, Komisi IV akan menyurat kepada Bupati untuk melakukan perbaikan data kemiskinan.
Penulis: Hamsah Sabir | Editor: Nurhadi Hasbi
lihat foto
TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Komisi IV DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinsos, Camat Wonomulyo dan beberapa Kepala desa di kecamatan Wonomulyo.
RDP dilaksanakan di Ruangan Komisi IV kantor DPRD Polman, Rabu (16/3/2022).
Ketua Komisi IV Agus Pranoto mengatakan, RDP dilaksanakan bersama Camat Wonomulyo dan beberapa kepala desa.
Nantinya, Komisi IV juga akan menjadwalkan RDP bersama kecamatan yang lain.
"Kami resesnya di Wonomulyo, teman-teman minta coba Wonomulyo dijadikan sample," ucap Agus.
Agus mengatakan, Komisi IV akan menyurat kepada Bupati untuk melakukan perbaikan data kemiskinan.
"Kami komisi IV akan menyurat ke Bupati untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam peraturan kemensos terkait data kemiskinan," kata Agus.
Dia menegaskan, kepada para kepala desa harus berani buat forum rembuk desa dalam rangka menentukan masyarakat miskin.
"Saya minta kepala desa harus mampu melakukan perbaikan data kemiskinan di semua desa di kabupaten Polman yang sejak 2015 sampai saat ini tidak pernah diperbaiki," tegasnya.
"Selama ini diperbaiki dengan cara sendiri tidak berdasarkan aturan," tambanya.
Menurutnya tidak ada satupun desa yang melakukan perbaikan data berdasarkan peraturan kementrian sosial.
"Tidak ada satupun desa yang melakukan forum rembuk desa dulu baru dikirim ke dinsos, yang ada mereka hanya dikirim-kirim saja sehingga penyebabnya data yang dikirim hari ini, besok itu lagi, tidak ada perbaikan" katanya.
Agus menilai, pemerintah desa tidak paham terkait data kemiskinan.
"Rata-rata mereka tidak paham padahal ini sejak 2015, sejak BPS dialihkan ke pemerintah desa" terang Agus.
Dia berharap, kepada dinas sosial terkait untuk mendorong kepada pemerintah desa agar segera melakukan forum rembuk desa.
Untuk diketahui, sebanyak 13 ribu data kemiskinan menurut Dinsos yang memerlukan perbaikan.
Data tersebut mencakup NIK dan KK yang perlu divalidasi dan data orang meninggal.(*)
