TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - 50 personel Polresta Mamuju turun amankan unjuk rasa HMI MPO Mamuju di kantor pelaksana jalan nasional wilayah 1 Sulawesi Barat (Sulbar) di Jl Gatot Subroto, Kelurahan Simboro, Selasa (15/2/2022).

HMI MPO Mamuju mendesak pihak balai pelaksana jalan mempercepat pengerjaan jalan di daerah Takandeang hingga Botteng.

Menurut Ketua HMI MPO Mamuju, Ahyar, pengerjaan jalan sangat lambat dan tidak serius, tidak mempertimbangkan keselamatan pengendara.

Baca juga: BREAKING NEWS: HMI MPO Mamuju Akan Demo Kantor Balai Jalan Trans Sulbar

Baca juga: HMI Mamuju Demo Balai Pelaksana Jalan Nasional, Desak Pekerjaan di Takandeang & Botteng Dipercepat

Pantauan Tribun-Sulbar.com, personil Polresta Mamuju dari satuan Sabhara dan Lalu Lintas membentuk pagar betis di kantor instansi vertikal tersebut.

Kasi Humas Polresta Mamuju, Iptu Syamsuddin menjelaskan pihaknya akan terus mengawal secara persuasif humanis.

"Agar berjalan lancar dan damai, serta keluhan dan tuntutanya dapat tersampaikan," terang Ipda Syamsuddin kepada Tribun-Sulbar.com.

Dia menjelaskan apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa termasuk bagian dari tugas kepolisan.

Utamanya satuan lalu lintas yang terlibat langsung dalam pengamanan arus di jalan poros desa Takandenag dan Botteng.

"Inikan tuntutanya agar pengerjaan jalan tidak menimbulkan masalah baru, jadi kita harus terlibat," lanjutnya.

Ia menambahkan dengan adanya aksi demonstrasi tersebut, pihak kepolisian akan lebih bekerja maksimal lagi.

Serta kerjasama dengan pengawas proyek jalan dan petugas untuk mengatur masalah kemacetan di Takandeang dan Botteng.

Tuntutan para mahasiswa tersebut tak lain masalah yang ditimbulkan dari pengerjaaan jalan poros Mamuju-Majene.

Seperti kemacetan yang tak dapat diatasi ketika hujan deras melanda.

Licinya jalan seringkali menjadi penyebab pengendara yang melintas terjatuh.

Bahkan sudah ada peristiwa minimbulkan korban jiwa.

Saat ini massa aksi masih orasi di depan kantor dan belum ada satupun yang berwenang untuk keluar menemui.

Adapun poin-poin tuntutan mereka ialah :

Mendesak seluruh stekholder untuk segera menuntaskan secepat mungkin rekonstruksi jalan trans sulawesi di Desa Takandeang

Meminta Balai Besar Pelaksanan Jalan Nasional dan kementrian PUPR dalam preservasi jalan trans sulawesi Takandeang melakukan pengawasan evaluasi koordinasi agar terjadi progresif dalam rekonstruksi pembagunan jalan.

Balai Besar Pelaksara Jalan Nasional mengambil langkah mitigasi penanggulan bencana yang berdampak kerusakaan jalan memperhatikan kondusif kenyamanan dan keselamatan lalu lintas.

Meminta Satker Pengawas Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan perubahan strategi pekerjaan bidang jalan, evaluasi kinerja penyedia jasa serta manajemen rekayasa lalulintas.

Mengganti para pelaksana pekerjaan yang tidak berkompeten, yang menghambat pekerjaan berimplikasi pada aktivitas masyarakat.

Meminta Satker pengawas jalan nasional wilayah I untuk lebih professional dalam mengawasi rekanan yang mengerjakan pekerjaan yang melahirkaan polusi debu dan kemacetaan panjang.

Meminta Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional untuk memperhatikaan ambang batas pengerjaan dan menindak tegas rekanan yang tidak sesuai dengan target ambang batas yang ditentukaan.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli