TRIBUN-SULBAR.COM, MAJENE - Sudah dua pekan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Majene langka.

BBM jenis Bio Solar dan dan Premium sulit didapatkan di beberapa SPBU Majene.

Termasuk di SPBU Rangas, Kecamtan Banggae.

Baca juga: Sopir Truk Pengangkut Kelapa Sawit Menjerit Akibat BBM Solar Langka, Banyak Ongkos Perjalanan

Baca juga: PENYEBAB Antrean & BBM Langka di SPBU Sulbar Belakangan Ini, Pertamina Simbuang Mamuju Termasuk

Akibatnya belasan truk antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis solar.

Salah satu sopir kampas rute Mamuju - Makassar Hamka mengaku, harus mengantre sekitar empat jam untuk mendapatkan solar.

"Di Mamuju juga begitu, ini dari magrib sampai jam 10 masih menunggu," ujar Hamka kepada wartawan saat ditemui di SPBU Rangas yang sedang mengantre, Senin (18/10/2021) malam.

Sopir lintas provinsi ini mengaku, BBM langka tidak hanya di wilayah Majene atau Sulawesi Barat.

Tapi juga beberapa daerah di wilayah Sulawesi Selatan.

Ia mengeluh, lantaran waktunya habis di jalan mengantre.

Akibatnya, pekerjaannya ikut terhambat.

"Habis di jalan waktu. Biasa pagi tiba di Makassar tapi sekarang siang baru sampai," terangnya.

Ia berharap, pemerintah dan pihak pertamina segera mencari solusi terkait kelangkaan BBM ini.

Termasuk kuota solar agar ditambah.

Sementara, Senior Supervisor Relation Pertamina Regional Sulawesi, Taufik Kurniawan, mengatakan, kouta BBM jenis solar yang mengatur itu adalah BPH Migas.

"Jadi ada kouta yang ditetapkan oleh pemerintah atau BPH Migas, jadi kita tidak mungkin melebihi kouta penyaluran yang sudah ditetapkan pemerintah," Sebut Taufik kepada Tribun-Sulbar.com, Senin (18/10/202).

Ia menjelaskan, pengaturan BBM itu dilakukan tiap triwulan dan sudah ada kouta tiap SPBU.

Dari triwulan I hingga triwulan III kouta masih relatif banyak.

Namun, pada akhir tahun di triwulan IV ini kouta BBM diturunkan.

"Di mana ada proyek pemerintah dan infrastruktur logistik akibat PPKM sudah turun membuat tingginya permintaan, tapi kouta malah justru turun," ujarnya.

Sehingga pihak Pertamina, dituntut untuk bisa mengatur penyuplaian bahan bakar minyak agar tidak over kouta.

Ia juga menturukan, Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan ke semua SPBU yang ada di Sulbar.

"Pemerintah harus melakukan langka-langka agar menertibkan SPBU agar tidak dimanfaatkan para pelangsir BBM atau pengisian jerigen," sebutnya (*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Misbah Sabaruddin