Optimalkan PAD Sektor Pajak BPKPD Sulbar Cek Data Tunggakan Randis KPU

TRIBUN-SULBAR.COM – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat, terkait data tunggakan kendaraan dinas milik KPU.

Koordinasi berlangsung di ruang rapat Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2IT) BPKPD Sulawesi Barat, Kamis (24/7/2025) lalu, dengan dipimpin Kepala Bidang P2IT, Faika Kadriana Ishak.

Didampingi oleh tim teknis dari bidang terkait, tentunya dengan perwakilan KPU Sulbar. 

"Pertemuan ini bertujuan memperjelas data kendaraan dinas yang masih menunggak dan menyusun langkah strategis penanganannya," ujar Faika.

Langkah ini merupakan bentuk keseriusan BPKPD Sulbar dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan operasional milik instansi vertikal seperti KPU. 

Baca juga: BPKPD Sulbar Tekankan Penyesuaian KUPA dan PPAS TA 2025 untuk Kuatkan Sinkronisasi Antar Sektor

Baca juga: Data Warga Dikuasai Asing Bukti Negara Langgar Konstitusional? 

Menjadi langkah awal dalam pembenahan data kendaraan dinas dan pemantauan tunggakan secara berkala.

"Kami tidak hanya ingin menyelesaikan data tunggakan hari ini, tetapi juga membangun sistem monitoring yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan KPU ini menjadi contoh sinergi yang kita harapkan dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya,” ungkap Faika.

Ia juga menegaskan bahwa timnya siap mendukung penuh setiap upaya penertiban administrasi kendaraan sebagai bagian dari reformasi tata kelola pendapatan yang berbasis data dan teknologi.

BPKPD Sulbar akan terus melakukan langkah-langkah strategis serupa bersama instansi vertikal maupun perangkat daerah lainnya demi memastikan potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan secara transparan dan bertanggung jawab.

Kepala BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa koordinasi ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari ikhtiar membangun budaya tertib bayar pajak, termasuk oleh lembaga pemerintahan.

"Kami ingin memastikan seluruh kendaraan dinas yang terdaftar, termasuk milik instansi vertikal, berada dalam kondisi administrasi yang tertib, terutama dalam hal pembayaran pajak. Ini bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah,” jelas Chandra. (*)