Dana Desa Dicuri

BPD Desa Tapandullu: Pj Kades Diganti, Segel Kantor Desa Dibuka

BPD Tapandullu, Amiruddin, menyatakan sikap tegas masyarakat adalah bentuk protes atas kinerja Pj Kades yang dinilai buruk.

Editor: Nurhadi Hasbi
Istimewa
DISEGEL- Aktivitas di Kantor Desa Tapandullu, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, lumpuh total setelah warga menyegel kantor tersebut pada Selasa (22/7/2025). Penyegelan dilakukan sebagai bentuk protes atas hilangnya dana desa sebesar Rp 388 juta yang hingga kini belum jelas pelakunya. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tapandullu menegaskan akan membuka segel kantor desa jika Penjabat (Pj) Kepala Desa saat ini, Jumardin, resmi diganti.

Hal itu disampaikan saat pertemuan antara Pemerintah Kecamatan Simboro dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mamuju di Aula Kantor Kecamatan Simboro, Kamis (24/7/2025).

Pertemuan turut dihadiri Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat.

BPD Tapandullu, Amiruddin, menyatakan sikap tegas masyarakat adalah bentuk protes atas kinerja Pj Kades yang dinilai buruk.

Baca juga: Pj Kades Tappandulu Mamuju Terancam Dicopot, Selain Dana Desa Hilang Warga Soroti Proyek Bermasalah

“Ganti sisa uang dan ganti Pj Kades, baru segel kami buka,” tegasnya.

Menurut Amiruddin, beberapa proyek desa dinilai bermasalah.

Termasuk plafon posyandu desa roboh meski belum setahun dibangun.

Selain itu, pembangunan tanggul belum rampung, padahal bersumber dari anggaran tahun 2024.

Ia juga menyebut SPJ belum diselesaikan.

Amiruddin mengaku, saat rapat ada usulan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan membuka segel kantor desa.

Namun ia menyatakan akan kembali berkoordinasi dengan masyarakat.

“Kalau warga tidak setuju, segel tetap kami pertahankan,” ujarnya.

Plt Kepala Dinas PMD Mamuju, Syarifuddin, menyatakan telah menerima aspirasi dari BPD.

Ia akan menyampaikannya ke Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, untuk ditindaklanjuti.

“Kita tunggu arahan Ibu Bupati, agar tidak terjadi lagi hal serupa di desa lain,” katanya.

Ia menambahkan, temuan terkait proyek tanggul, plafon posyandu roboh, dan keterlambatan SPJ akan diaudit.

Camat Simboro, M. Akbar, menyebut tuntutan warga adalah bentuk kontrol sosial. 
Ia menyoroti lambatnya pencairan insentif bagi perangkat desa.

“Sudah pertengahan Juli, insentif belum dibayarkan. Ini berdampak langsung ke masyarakat,” ungkapnya.

Akbar menilai perlu ada perbaikan menyeluruh dalam pengelolaan pemerintahan desa, termasuk penguatan peran BPD.

“Tahun ini, verifikasi alokasi Dana Desa akan kami lakukan di tingkat kecamatan, disertai pembinaan langsung kepada perangkat desa,” tandasnya.(*)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved