Dana Desa Dicuri

Dana Desa Hilang, Kantor Desa Tapandullu Disegel, Pemkab Mamuju Buka Peluang Ganti Pj Kades

Syarifuddin mengaku masih perlu bertemu dengan perwakilan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan pihak terkait lainnya.

Penulis: Suandi | Editor: Nurhadi Hasbi
Suandi/Tribun-Sulbar.com
Kantor Desa Disegel - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Mamuju, Syarifuddin, saat ditemui di Kantor Desa Tapandullu, Kecamatan Simboro, Rabu (23/7/2025). Menanggapi permintaan warga yang menginginkan pergantian Pj Kepala Desa, Syarifuddin menegaskan semua keputusan akan didasarkan pada hasil penelusuran dan masukan dari berbagai pihak. 

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju membuka opsi mengganti Penjabat (Pj) Kepala Desa Tapandullu, Kecamatan Simboro.

Opsi itu muncul menyusul penyegelan kantor desa sejak Selasa (22/7/2025) hingga Rabu (23/7/2025).

Warga segel kantor desa akibat dana desa Rp 388 juta hilangdi mobil Pj Kades.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Mamuju, Syarifuddin, mengatakan, sudah menijau kondisi kantor desa setelah mendapat laporan.

Baca juga: Dana Desa Rp 388 Juta Hilang, Kantor Desa Tapandullu Mamuju Disegel, Warga Minta Pj Kades Dicopot

“Sampai hari ini kantor desa masih disegel," kata Syarifuddin kepada Tribun-Sulbar.com saat ditemui di lokasi, Rabu (23/7/2025).

Syarifuddin mengatakan, sudah menyarankan kepada pimpinan segera ambil keputusan, sehingga pelayanan di kantor desa kembali normal.

Ia tiba hampir bersamaan dengan Pj Kepala Desa Tapandullu, Jumardin.

“Hari ini kami hanya dapat keterangan dari Pak Desa," ucapnya.

Syarifuddin mengaku masih perlu bertemu dengan perwakilan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan pihak terkait lainnya.

"Kita ingin langkah atau keputusan yang diambil tepat dan cepat,” pungkasnya.

Ihwal tuntutan warga Pj Kepala Desa dicopot, Syarifuddin menyebut keputusan akan berdasarkan hasil penelusuran menyeluruh.

“Kami butuh informasi lengkap dari berbagai pihak," katanya.

Jika hasil penelusuran menunjukkan harus diganti, pihaknya akan tindak lanjuti.

Tokoh masyarakat Tapandullu, Haris, menyebut Pj Kepala Desa telah lalai.

Akibatnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sejumlah program pembangunan desa terhenti.

“Kami hanya minta dua hal: uang desa kembali, dan Pj Kepala Desa mundur," tegasnya.

Jika belum dipenuhi, lanjut Haris, kantor desa akan tetap disegel.(*)

 

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved