Kadis DLHK Majene Kecewa 2 Alat Berat Tak Kunjung Diperbaiki: Kami Heran Kenapa Pilih Menyewa?

TRIBUN-SULBAR.COM MAJENE – Kekecewaan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Majene, Inindria tak terbendung, setelah sampai sekarang OPD yang dipimpnnya masih harus menyewa alat berat dari pihak luar, untuk pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Moloku Majene, Sulawesi Barat.

Inindria kecewa, karena Pemerintah Daerah belum juga mau menggelontorkan dana untuk memperbaiki dua unit alat berat milik DLHK yang rusak sejak 2024 lalu.

‎“Sudah berbulan-bulan kami hanya sewa satu alat berat excavator untuk kebutuhan di TPA Moloku. Padahal kami sudah berkali-kali mendesak Pemda agar segera memperbaiki alat kami sendiri,” ujar Inindria, Senin (17/6/2025).

Pihaknya sudah mengusulkan anggaran perbaikan Rp100 juta, tapi hingga sekarang belum direalisasikan penuh oleh Pemda Majene.

Padahal kata dia, dua unit alat berat yang merupakan asset daerah itu sangat diperlukan untuk pengolahan dan perataan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Baca juga: Warga Tapandullu Mamuju Kecewa Gagal Terima Bansos Usai BLT-nya Dicuri OTK Minta Polisi Usut Segera

Baca juga: Kejari Majene Didesak Tahan Tersangka Korupsi Kapal Rp 2,1 M, KAMRI: Jangan Ada Perlakuan Istimewa!

Hanya sayangnya kondisinya rusak dan hingga kini belum tersentuh perbaikan sama sekali.

‎Akibatnya, operasional TPA terus tergantung pada alat sewaan yang tidak hanya membebani anggaran, tetapi juga tidak bisa digunakan secara fleksibel.

‎“Pengelolaan sampah akan jauh lebih efisien kalau alat sendiri bisa dipakai. Tapi sekarang, mau tidak mau kami sewa meskipun anggaran terbatas dan waktu sewa terbatas,” katanya.

‎Ia juga menyebut, DLHK terus berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Bupati Majene agar ada solusi jangka panjang. 

Namun hingga kini, belum ada tindakan nyata yang menunjukkan komitmen Pemda untuk memperbaiki alat berat tersebut.

‎“Kami heran kenapa lebih memilih sewa berkepanjangan daripada memperbaiki alat sendiri yang bisa digunakan jangka panjang. Ini menyulitkan kami dalam merencanakan operasional,” keluhnya.

‎DLHK berharap pemerintah daerah segera mengambil sikap sebelum alat sewaan tidak lagi tersedia, sementara alat milik sendiri terus terbengkalai tanpa kejelasan perbaikan. (*)