BPKAD Mamuju Rilis Data Belanja OPD: Disdag Teratas, PUPR Terendah

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju rilis realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju. 

Data ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana anggaran yang dialokasikan telah terserap oleh masing-masing dinas dan badan.

Kepala Bagian Akuntansi BPKAD Kabupaten Mamuju Zulkarnain, menyampaikan data realisasi belanja ini penting untuk memantau efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di setiap OPD. 

Baca juga: ASN Pemkab Mamasa Belum Terima THR, Kepala BPKAD: Dalam Proses, Kita Belum Pastikan Waktunya

"Melalui data ini, kita bisa melihat OPD mana saja yang serapan anggarannya sudah optimal dan mana yang masih perlu ditingkatkan,"ujar Zulkarnain saat ditemui Tribun Sulbar.com, Kamis (8/5/2025).

Lanjut Zulkarnain mengatakan, berdasarkan data yang dirilis, terdapat beberapa OPD yang menunjukkan serapan anggaran yang cukup tinggi hingga periode 30 April 2025.

OPD ini dinilai cukup baik dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Zulkarnain mengungkapkan tertinggi saat ini yakni Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Mamuju dengan realisasi 27,04 persen dengan total realisasi Rp1,2 Milyar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 26,79 persen dengan total realisasi Rp991 Juta.

Kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 26,05 persen dengan total realisasi Rp1,8 Milyar.

Namun demikian, BPKAD juga mencatat adanya beberapa OPD yang realisasi belanjanya masih tergolong minim. 

Yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan 1,78 persen dengan total realisasi Rp1,6 Milyar.

Dinas Kesehatan realisasi 12,35 persen atau Rp36,3 Milyar dan Dinas Perkebunan 12,40 persen dengan total realisasi Rp95 Juta.

Zulkarnain mengungkapkan, trend tersebut kurang baik karena data Maret dalam jangka satu bulan secara total belanja daerah itu hanya 15 persen lebih dan April itu 16,56 persen. 

"Untuk penyebab khusus OPD yang rendah persentasenya seperti Dinas PUPR dia memang memiliki penganggaran besar tapi memiliki pekerjaan fisik. Saat ini belum semuanya jalan walaupun sudah berproses tapi blum bisa direalisasikan keuangannya,"ujarnnya.

Hal ini menjadi perhatian serius karena penyerapan anggaran yang rendah dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang telah ditetapkan.

BPKAD Kabupaten Mamuju akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi belanja seluruh OPD secara berkala.