Gubernur Sherly Laos Blak-blakan Soal Utang Warisan dan Kondisi Keuangan Daerah Malut

TRIBUN-SULBAR.COM- Gubernur Maluku Utara  Sherly Tjoanda atau Sherly Laos menyampaikan aspirasi ke Komisi II DPR RI terkait kondisi daerah yang saat ini sedang mengalami kondisi keuangan tidak mengalami pertumbuhan.

Sejak memimpin Maluku Utara (Malut) hampir tiga bulan ini, Sherly Laos benar-benar fokus bekerja untuk kesejahtraan rakyatnya.

Bahkan Gubernur perempuan pertama Malut ini, harus berpikir Of The Free Box agar bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebab kata dia,selama ini Dana Alokasi Umum (DAU) hanya digunakan untuk belanja pegawai saja,tanpa memikirkan program lebih penting untuk kesajhatraan rakyat Malut.

"Dana Alokasi Umum (DAU) kita 100 persen habis untuk belanja pegawai, kita murni hidup dari operasional bergantung kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana bagi hasil," kata Sherly saat ikut RDP di DPR RI seperti dikutip dalam akun Intsagramnya @Sherly Tjoanda.

Sherly Laos juga menyinggung, bahwa pemerintahan Provinsi Malut sebelumnya masih menyisahkan hutang dari Rp3,2 triliun dan hutangnya sebanyak Rp998 miliar atau sekitar 30 persen dari APBD tersebut.

"Hal ini peninggalan dari pemerintahan yang sebelumnya," ungkapnya.

Lanjutnya, dampak lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam yang di eksplor selama ini, dampak sosial dan dampak lingkungan itu ditanggung langsung oleh daerah.

Namun Maluku Utara sendiri tidak mendapatkan kompensasi nilai ekonomi yang cukup untuk memperbaiki dampak tersebut.

Baca juga: Mengenal Perjalanan Sherly Laos, Lulusan InHolland University Belanda hingga Jadi Gubernur Terkaya

Baca juga: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Curhat ke DPR RI Minta Sofifi Ditetapkan Jadi DOB

"Jadi permintaan dari kami hanya menginginkan kompensasi ekonomi yang layak, mohon jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, dilayakkan sesuai standar,"bebernya.
 
Sherly Laos Minta Sofifi di DOB 

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda meminta agar daerah Sofifi ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Maluku Utara.

Pasalnya meski Sofifi sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, namun secara administrasi masih berstatus sebagai kelurahan.

"Berdasarkan peraturan presiden (Perpres) Tahun 1999 kita (Sofifi) ditetapkan sebagai Ibu kota, tapi kemudian statusnya saat ini masih kelurahan," kata Gubernur Malut yang akrab disapa Sherly Laos ini dikutip dari akun resmi intgaramnya @Sherly Tjoanda, saat mengikuti rapat Komisi II DPR RI Kamis (1/5/2025).

Wanita berketurunan Manado itu mengaku, status Sofifi saat ini menjadi perbincangan di daerah yang ia pimpin, bahkan membuat bingung berbagai kalangan di daerah.

"Sehingga kemudian ada kebingunan di daerah (Maluku Utara), jika memungkinkan Sofifi ditetapkan sebagai DOB," tanya Sherly kepada pimpinan rapat dengan pendapat (RDP) DPR RI.(*)