Kemenag Sulbar Rakor Petugas Haji 2025, Kendala Visa Jemaah Jadi Sorotan

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk memantapkan tugas dan fungsi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan PPIH Arab Saudi, petugas haji daerah, ketua rombongan, serta ketua regu dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah.

Rakor diselenggarakan di Asrama Haji Transit Mamuju, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Rabu (30/4/2025).

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kementerian Agama Sulbar, Ahmad Barambangy, mengatakan kegiatan ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, bertujuan untuk menyinergikan program yang disampaikan kepada petugas haji.

Baca juga: Matangkan Persiapan Haji 2025, Kakanwil Kemenag Sulbar Adnan Nota Ingatkan 4 Poin ke Petugas Haji

"Sehingga pada hari H nanti, semuanya berjalan lancar dan tidak ada masalah," ujar Ahmad Barambangy saat diwawancarai di Asrama Haji Transit Mamuju.

Ahmad Barambangy mengungkapkan, penekanan penting yang disampaikan kepada petugas hari ini adalah ketajaman dan kemampuan kalbu dalam menjalankan amanah tersebut.

"Selanjutnya, pemahaman tentang tugas dan fungsi sebagai petugas haji pada 2025 ini," ujarnya.

Ahmad Barambangy menyebutkan, kloter 10 dan 11 akan berangkat dan masuk Asrama Embarkasi Makassar pada 6 Mei 2025.

"Untuk kloter 18 dan 19 akan masuk asrama pada 12 April 2025," ucapnya.

Ia berharap para calon jemaah haji (CJH) dan petugas haji senantiasa menjaga nama baik Kemenag, daerah, bangsa, dan negara.

"Menjaga kekompakan dan persaudaraan sebagai sebuah momen dalam mencapai haji mabrur," ujarnya.

Sementara itu, terkait persiapan dokumen haji, Ketua Tim Dokumen, Pendaftaran, dan Sistem Informasi Haji, Tauhid, mengatakan, prosesnya saat ini masih berjalan.

Ia juga menyinggung adanya kendala teknis terkait akses visa.

"Terkait dengan akses visa, hari ini masih error sehingga untuk melanjutkan belum bisa," ungkapnya.

Meskipun demikian, pihaknya terus berupaya agar proses dokumentasi dapat segera diselesaikan sebagai syarat pemberangkatan CJH ke Arab Saudi.

"Jadi, masih ada sekitar tujuh CJH yang visanya bermasalah. Nantinya, jika ada di kloter 10, kami pindahkan ke kloter 18 atau 19 untuk mengatasi keterlambatan dokumen," terangnya.

Rakor ini menjadi wadah penting untuk koordinasi dan pemantapan tugas para petugas haji, meskipun terdapat kendala teknis terkait penerbitan visa yang perlu segera diatasi demi kelancaran pemberangkatan jemaah haji asal Sulawesi Barat. (*)

Laporan Wartawan Tribun Sulbar, Andika Firdaus