Berita Mamuju
BGN Larang Distribusi Beras SPHP untuk Sementara, 19 Ton Ngendap di Gudang Bulog Mamuju
Menurut Mahyuddin, kebijakan ini merupakan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.
Penulis: Suandi | Editor: Nurhadi Hasbi
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Mamuju menghentikan sementara distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Beras SPHP adalah beras untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.
Kepala Bulog Mamuju, Muhammad Mahyuddin, mengungkapkan, penghentian ini berdasarkan instruksi dari Badan Pangan Nasional.
"Iya, ada instruksi dari Badan Pangan Nasional untuk menghentikan sementara distribusi beras SPHP mulai 7 Februari 2025," ujarnya saat ditemui di Kantor Bulog Mamuju, Jl Jendral Gatot Subroto, pada Kamis (13/2/2025).
Menurut Mahyuddin, kebijakan ini merupakan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani.
Terutama menjelang panen raya yang diperkirakan terjadi pada Maret-April 2025.
"Dengan penghentian sementara ini, diharapkan harga gabah petani tidak jatuh terlalu rendah saat panen raya berlangsung," jelasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Bulog akan fokus menyerap gabah hasil panen petani lokal dengan harga yang telah ditetapkan, yakni Rp 6.500 per kilogram.
Selain Bulog, pihak swasta juga diwajibkan membeli gabah kering panen dengan harga yang sama.
Saat ini, stok beras SPHP yang tersimpan di gudang logistik Bulog Mamuju masih sebanyak 19 ton.(*)
Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi
3 Pemuda Pelaku Pengroyokan di Depan SPBU Tadui Mamuju Ditangkap |
![]() |
---|
Harga Penja Kering di Pasar Topoyo Mamuju Tengah Rp 35 Per Kilo |
![]() |
---|
WALHI Sulbar Soroti Rencana Bupati Mamuju Permudah Izin Tambang Galian C, Sebut Langkah Tidak Bijak |
![]() |
---|
Dikejar Target PAD, Bupati Sutinah Akan Permudah Izin Tambang Galian C di Mamuju |
![]() |
---|
Warga Binaan Kasus Narkotika di Rutan Mamuju Bebas Dapat Amnesti Kemanusiaan Prabowo |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.