Berita Nasional

Evaluasi 100 Hari Prabowo - Gibran, Hasil Survei LSI soal Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum

Berikut hasil survei LSI mengenai tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum era Presiden Prabowo.

Editor: Via Tribun
Tim Dokumentasi Prabowo
SURVEI LSI- Foto resmi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming pada hari pelantikan, Minggu (20/10/2024). 

TRIBUN-SULBAR.COM - Lembaga Survey Indonesia (LSI) menunjukkan hasil jajak pendapat mengenai kepuasan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Survei ini sekaligus menunjukkan opini publik setelah 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hasilnya, kurang dari 50 persen masyarakan menilai positif pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di bawah pemerintahan Prabowo - Gibran.

Presiden Prabowo melantik Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024)
Presiden Prabowo melantik Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024) (Youtube)

Hasil survei setelah 100 hari pemerintahannya pada 20-28 Januari 2025,menunjukkan, 44,9 persen responden memberikan nilai positif terhadap pemberantasan korupsi.

“Ada 44,9 persen yang menilai pemberantasan korupsi pada Januari 2025 ini. Katakanlah setelah 100 hari pemerintahan itu di angka 44 persen positif,” ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/2/2025).

Sementara, ada 24,4 persen responden menyatakan bahwa kinerja pemberantasan korupsi biasa saja dan 26,2 persen yang memberikan penilaian buruk.

Baca juga: Kinerja Prabowo Buat Pendukung Anies - Ganjar Puas hingga 70 Persen, Cek Hasil Survei Litbang Kompas

Menurut Djayadi, temuan survei ini menandakanbahwa aparat penegak hukum harus bekerja lebih baik agar jumlah responden yang puas meningkat.

“Yang menjadi catatan berikut adalah yang menilai negatif itu masih banyak, 25 persen lebih. Ini artinya masih harus menjadi perhatian bagi para penegak hukum kita dalam melaksanakan tugasnya,” kata Djayadi.

Di sisi lain, ia menilai survei ini juga menandakan adanya harapan yang tinggi dari publik terhadap pemerintahan Prabowo.

“Jadi, penilaian positif pada saat ini harus diterjemahkan juga sebagai harapan yang tinggi kepada pemerintahan yang baru,” kata Djayadi.

Sementara itu, sebanyak 1,6 persen responden yang memberikan nilai positif pada pelaksanaan penegakkan hukum.

Baca juga: 4 Menteri Dikaitkan Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Ada Nama Sri Mulyani hingga Bahlil Lahadalia

Jumlah tersebut merupakan gabungan dari responden yang menilai penegakkan hukum berjalan dengan baik dan sangat baik.

"Ada 41,6 persen masyarakat kita ketika ditanya bagaimana evaluasinya terhadap penegakan hukum, ada 41,6 persen menilai sangat baik atau baik. Jadi, ini kalau dirangkum menjadi penilaian positif, jadi ada 41,6 persen yang menilai positif penegakan hukum," kata Djayadi.

Sementara itu, survei mencatat 25,1 persen responden survei memberi nilai negatif pada penegakkan hukum.

Lalu terdapat 31 persen responden yang menyatakan penegakan hukum biasa-biasa atau sedang-sedang saja.

Halaman
12
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved