Proyek IKN Tahap II Berlanjut, Otorita IKN : Fokus Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif

"Kan IKN jalan terus. Komitmennya baru beberapa hari yang lalu sih teman-teman juga meliput kan. Ada konferensi pers dari Menko Infrastruktur, ada Kepala Otorita IKN, ada Menteri PU," ujar Hasan. 

Hasan juga menegaskan, Presiden Prabowo masih dengan komitmennya untuk meneruskan pembangunan IKN. 

"Yang jelas komitmen dari Presiden kan beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur."

"Bahwa, selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan," tegas Hasan. 

Hasan juga menyebut, pihak swasta nantinya juga akan dilibatkan dalam pembangunan IKN.

Otorita: IKN Tetap Berjalan 

Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, juga memastikan pembangunan IKN terus berlanjut. 

Danis bahkan mengatakan saat ini IKN sudah memasuki Tahap II periode 2025-2029. 

Dana senilai Rp48,8 triliun yang dialokasikan adalah untuk pembangunan Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif, beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

Baca juga: Polisi Tertibkan Balap Liar di Desa Topoyo Mamuju Tengah

Baca juga: Asyiknya Makan Ikan Bakar di Pantai Sumare Mamuju, Lapar Hilang Pikiran Healing

"Kami bertugas menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya," jelas Danis, Jumat, dikutip dari Kompas.com. 

Danis tak menampik, dana untuk IKN yang diblokir atau belum dicairkan oleh Kemenku adalah anggaran yang dialokasikan Kementerian PU. 

Adapun kebutuhan anggaran untuk program pembangunan IKN Tahap II sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu terdiri dari APBN Rp48,8 triliun, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp60,93 triliun.

Kemudian investasi swasta yang menurut data per Februari 2025 sudah masuk sekitar Rp6,49 triliun.(*)