Reshuffle Kabinet

Bahlil dan Sri Mulyani Dikaitkan Isu Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ada 2 Nama Lain

Setidaknya ada empat nama menteri jadi sorotan dalam isu reshuffle kabinet Prabowo Gibran.

Editor: Nurhadi Hasbi
KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A, Laman Presiden Republik Indonesia
ATURAN PENJUALAN ELPIJI 3 KG - Kolase potret Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) dan Presiden RI Prabowo Subianto, diunggah Selasa (4/2/2025). Begini reaksi Bahlil usai kebijakan penjualan elpiji 3 kg dianulir Prabowo. 

TRIBUN-SULBAR.COM - Isu reshuffle menteri atau perombakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kian menguat pasca evaluasi 100 hari kerja.

Sejumlah nama menteri dikaitkan dengan isu reshuffle Kabinet Merah Putih.

Setidaknya ada empat nama menteri jadi sorotan dalam isu reshuffle kabinet Prabowo Gibran.

Nama-nama menteri yang dikaitkan dengan isu reshuffle karena kebijakan bermasalah.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyebutkan perombakan menteri di bidang ekonomi perlu dilakukan.

Hal tersebut katanya untuk mendorong target kerja ekonomi kabinet merah putih semakin tercapai, dengan di-reshuffle nya menteri di bidang ekonomi.

Bhima menyoroti beberapa nama menteri yang patut dicopot karena kinerjanya di 100 hari pemerintahan Prabowo tidak membaik.

Baca juga: Kurang 20 Jam, Prabowo Anulir Kebijakan Bahlil: Pengecer Tetap Bisa Jual Elpiji 3 Kg

Baca juga: Gaji ke-13 ASN dan THR Kapan Cair? Sri Mulyani Beri Kepastian, Berikut Besarannya

Nama-nama menteri itu, kata Bhima adalah mulai dari Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia hingga Menteri Keuangan, Sri Mulyani. 

"Salah satunya Budi Ari, Bahlil, Raja Juli, bahkan mungkin Sri Mulyani juga bisa di resuffle gitu, apalagi pada waktunya gonjang-ganjing PPN 12 persen, Coretex yang bermasalah dan belum di uji coba secara matang," kata Bhima, dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (6/2/2025). 

Secara khusus Bhima menyoroti kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait polemik kenaikan PPN 12 persen yang memicu kemarahan publik.

Sri Mulyani
Sri Mulyani (Setpres)

Serta polemik penerapan Coretex tanpa persiapan matang yang bisa berdampak pada penurunan target penerimaan pajak. 

Bhima juga menyoroti kinerja Menteri ESDM, Bahlil Lahadahlia yang dianggap belum menujukan kinerja positif selama 100 hari menjabat di kabinet merah putih. 

Bahkan saat ini, Bahlil menuai sorotan negatif karena kebijakan pembatasan LPG 3 kg.

Selain itu, katanya Bahlil juga dianggap kurang sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo. 

"Bahlil salah satu menteri yang harus di resuffle karena tidak memiliki peta jalan pemensiunan PLTU juga," jelasnya. 

Bhima menyoroti tantangan ke depan di bidang ekonomi masih berat.

Sehingga sosok yang berlatar belakang profesional dibutuhkan untuk mengisi pos-pos ini. 

Baca juga: Kebijakan Bahlil Soal Beli Gas Wajib di Pangkalan Belum Sempat Dijalankan Pertamina Patra Niaga

Baca juga: 3 Nasib Apes Bahlil usai Kisruh Elpiji 3 Kg, Dilabrak Warga hingga Dipanggil Prabowo, Dievaluasi?

Dia menjabarkan isu global seperti perang dagang Amerika dengan China masih berlanjut.

Kemudian kebijakan proteksinisme semakin dilakukan banyak negara, hingga menguatnya kompetisi dengan Vietnam yang mampu menarik relokasi industri. 

Di sisi domestik sendiri, tantangan ekonomi juga masih berlangsung.

Beberapa diantaranya melemahnya daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang stagnan di level 5 persen , bankrutnya industri padat karya hingga tantangan besar di sektor fiskal seperti pajak dan utang. 

Untuk itu, menurutnya tepat kebijakan perombakan kabinet ini dilakukan.

Apalagi, susunan menteri ekonomi saat ini masih mempertahankan susunan menteri lama era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

Padahal, target-target ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan era Presiden Jokowi. 

"Artinya dengan resep yang sama mengharap Pak Prabowo nggak bisa menargetkan target ekonomi yang lebih ambisius,karena resep di era Pak Jokowi tidak bisa dilanjutkan lagi sebagian, untuk itu paket menterinya perlu diganti," jelasnya. 

Apakah Prabowo perlu merombak kabinetnya?

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai ada dua kriteria yang dijadikan dasar Prabowo untuk menindak kabinetnya, yakni tidak setia dan kebijakannya tidak pro rakyat.

Soal tidak setia, bisa jadi Prabowo sudah mengendus ada menterinya yang loyalitasnya ganda atau mendua.

Dia menduga, menteri tersebut punya nakhoda bukan hanya pada Prabowo, tapi ada sosok lain yang menjadi acuannya dalam bekerja dan mengambil kebijakan.

"Para menteri tersebut memang sudah seharusnya ditindak. Sebab, menteri tersebut berpeluang akan terus merongrong Prabowo melalui kebijakannya," kata Jamiluddin, Jumat (7/2/2025).

Jamiluddin yakin menteri tersebut sebenarnya sudah diketahui Prabowo.

Sebab, kata dia, Prabowo tampak sengaja memberi sinyal tegas agar menterinya hanya setia kepadanya dan negaranya. 

Dengan demikian, Jamiluddin meyakini Prabowo baru sekadar memberi peringatan keras kepada para menterinya yang tidak setia dan kebijakannya tidak pro rakyat.

"Peringatan itu belum akan berlanjut pada reshuffle. Sebab, Prabowo masih berharap menteri tersebut bisa berubah. Karena itu, dalam waktu dekat ini tampaknya belum ada reshuffle kabinet," imbuh dia.

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Ancam Reshuffle Kabinet, Siapa Saja yang akan Kena?

Seperti apa kinerja Kabinet Merah Putih?

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, jika harus berkata jujur, menteri-menteri di kabinet sebenarnya belum menunjukkan kinerja mereka.

Adi melihat, mayoritas menteri masih sebatas membuat rencana.

Dia menyebut, saat ini kabinet hanya sibuk soal makan bergizi gratis saja.

"Tapi pada level implementasi, belum ada eksekusi yang bisa terukur. Hal-hal yang lain, masih ongoing process, hal-hal yang lain itu masih sebatas rencana dan seterusnya," kata Adi, Jumat (7/2/2025).

Adi mencontohkan, sejauh ini menteri yang terlihat sibuk cuma Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Keduanya pun sibuk karena ada kisruh pagar laut di berbagai daerah, khususnya Tangerang dan Bekasi.

"Itu pun sampai hari ini tidak terlampau sesuai dengan harapan publik, karena masih belum mengungkap siapa aktor utama yang dianggap bertanggung jawab dan dipermasalahkan dalam konteks pagar laut di Kabupaten Tangerang. Jadi, mayoritasnya memang belum kelihatan ya di luar makan bergizi gratis itu," kata dia.

(Kompas.com/ Adhyasta Dirgantara)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Bidik Menteri Bermasalah..." dan WartaKotalive.com dengan judul "Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Beberapa Menteri yang Disorot dan Berpotensi, Ada Nama Bahlil"

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved