Apresiasi dan Catatan Wakil Ketua I DPRD Sulbar Terhadap 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, telah genap 100 hari menjalankan tugasnya sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Prabowo-Gibran telah menjalankan sejumlah sejumlah program. 

Mulai dari menjalin kerjasama internasional hingga program makan bergizi gratis.

Wakil Ketua I DPRD Sulbar Dr Suraidah Suhardi menilai 100 hari pertama kerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menunjukkan langkah nyata menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca juga: 100 Hari Presiden Prabowo: Kepuasan Publik Lampaui Era Jokowi, Gibran Perlu Tingkatkan Akselerasi

Suraidah menilai, program pamungkas makan bergizi gratis adalah langkah sangat strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

"Terutama bagi anak-anak usia emas dan kelompok rentan," ucap politisi Demokrat tersebut.

Dari sisi penegakan hukum, menurut Suraidah, Prabowo-Gibran telah melakukan terobosan luar biasa.

"Penegakan hukum yang tegas dan pencegahan korupsi melalui pendekatan transparansi serta teknologi patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih," katanya.

Pembangunan untuk meminimalisir kesenjangan sosial, kata dia, juga terlihat melalui inisiatif pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inklusif.

Namun menurutnya, beberapa hal perlu diperhatikan agar program-program tersebut memiliki dampak jangka panjang yang signifikan.

Misalnya, dalam program makan bergizi seimbang gratis, penting untuk memastikan keberlanjutan program melalui alokasi anggaran yang jelas dan melibatkan petani lokal agar tercipta efek ekonomi berantai.

"Kemudian dalam penegakan hukum dan pencegahan korupsi, pemerintah perlu menguatkan integritas lembaga penegak hukum dan memastikan tidak ada diskriminasi dalam penanganan kasus hukum," pungkasnya.

Sedangkan dalam pembangunan untuk meminimalisir kesenjangan sosial, hemat Suraidah, diperlukan strategi yang lebih spesifik dalam menyasar wilayah-wilayah dengan ketimpangan ekonomi tinggi serta melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses pembangunan.

"Kebijakan-kebijakan tersebut sudah berada di jalur yang tepat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan evaluasi yang berkesinambungan. Harapannya, langkah-langkah strategis ini dapat menciptakan perubahan yang nyata dan dirasakan oleh semua kalangan masyarakat," tuturnya.(*)