Prabowo Turun Tangan Atasi Pagar Laut Tangerang, Diklaim Rugikan Nelayan Rp 9 Miliar dalam 3 Bulan

“Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya,” ujar dia.

Baca juga: Prabowo Ngotot Minta Tambahan Kuota Haji 2025, Bakal Terbang ke Arab Saudi Temui Pangeran MBS

Rugikan Nelayan Rp 9 Miliar

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengungkapkan, kerugian ekonomi sementara yang dialami oleh nelayan akibat pagar laut di Tangerang mencapai Rp 9 miliar dalam tiga bulan terakhir.

Estimasi ini berdasarkan asumsi jumlah minimal 1.500 nelayan yang terdampak penurunan pendapatan rata-rata sebesar Rp 100.000 per hari.

"Itu sifatnya masih simulatif ya, karena kita tidak melakukan sensus kepada semua nelayan. Tapi dengan asumsi tersebut, jika mereka melaut selama 20 hari dalam sebulan, kerugian ekonomi mencapai Rp 9 miliar dalam tiga bulan," ujar Yeka di Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Rabu (15/1/2025).

Yeka menegaskan, angka kerugian ini merupakan taksiran minimal. Jika dihitung dengan asumsi jumlah nelayan terdampak mencapai 3.800 orang, kerugian yang terjadi tentu akan jauh lebih besar.

"Ini adalah hitungan paling rendah. Tapi yang paling penting, kita perlu memastikan bahwa semua pihak memahami duduk persoalan, apakah ini terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) atau tidak," kata dia. 

Baca juga: Prabowo Hapus Utang UMKM hingga Rp 2,5 Triliun Minggu Depan, Siapa Saja yang Berhak Mendapat?

Sementara, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Fadli Afriadi mengatakan, ada 3.888 nelayan yang terdampak dengan adanya pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang.

Tentunya dengan jumlah ini, kerugian yang ditaksir bisa melebihi dari Rp 9 miliar.

Fadli menjelaskan, sejak adanya pagar laut di Tangerang ini biaya operasional nelayan menjadi bertambah hingga dua kali lipat disetiap harinya.

Begitu pula dengan waktu dan hasil tangkapnya, yang justru malah berkurang.

"Setiap hari ada 3.888 nelayan yang biaya operasionalnya meningkat dua kali lipat. Hasilnya kemungkinan berkurang. Nah inikan harus secepatnya diselesaikan," kata Fadli.

Kondisi Terkini

Hingga saat ini, belum ada titik terang mengenai siapa pemilik pagar laut tersebut.

Pada Rabu (15/1/2024), Ombudsman RI mengumpulkan stakeholder mulai dari Kementerian, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang, hingga kepala desa terkait permasalahan pagar laut.
 
Mereka meninjau langsung ke lokasi pagar laut di Pulau Cangkir, Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten.