Berita Nasional

Prabowo Lempar Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Partai Golkar dan Demokrat Kaji Sistem Pilkada

Presiden Prabowo Subianto menyinggung wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD lantaran sistem Pilkada yang terlalu mahal.

|
Editor: Via Tribun
YouTube KOMPAS TV
Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam. 

"Golkar sudah memulai kajiannya. Kita sudah memulai kajian tentang sistem politik, baik itu sistem pemilu maupun sistem pemilukada. Jadi mungkin butuh beberapa waktu," ujar Sarmuji di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Menurut Sarmuji, perhelatan pilkada kemarin memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Meski prosesnya berjalan damai, biaya pilkada cukup mahal.

"Karena fakta lapangan yang kita temui hari ini, pilkada ini sangat mahal dan itu bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi pada pembiayaan calon-calonnya," ujarnya.

Ketua Fraksi Golkar di DPR RI ini lantas mempertanyakan kemungkinan perlunya formula terbaik bagi pilkada agar bisa menghasilkan pemimpin daerah yang lebih baik.

"Pertanyaannya, apakah kita bisa memproduksi pemimpin yang baik dengan sistem pilkada sekarang? Atau sistem pilkada ini mesti kita lihat kembali secara teliti kita kaji?" kata dia.

Baca juga: Sikap Prabowo soal Miftah Disorot PM Malaysia: Seorang Kyai Menghina Penjual Teh, Jadi Viral

Senada, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky mengatakan, hal ini akan dibahas oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan ketua umum partai lainnya. 

"Nanti dibicarakan ketua umum - ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai," kata Riefky di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron juga mengatakan, segala hasil pemilu dan pilkada akan dievaluasi.

Jika usulan itu ingin diakomodasi, nantinya harus melalui revisi undang-undang terkait Pilkada.

"Ya ini kan ini nanti masuknya dalam undang-undang, nantinya dalam revisi UU tentu nanti memiliki kajian masing-masing apakah inisiatif nanti dari DPR atau pemerintah karena kan harus dibahas dalam mekanisme revisi undang-undang," ujar Herman.

(Kompas.com/ Rahel Narda Chaterine)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Demokrat: Nanti Dibicarakan" dan "Biaya Politik Tinggi, Golkar Kaji Formula Terbaik Sistem Pilkada"

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved