Penyerahan Digital DIPA & TKD TA 2025, Sulawesi Barat Dapat Rp10,55 Triliun

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU-Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin,hadiri Penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) TA 2025 di di Rujab Gubernur, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. Kamis (12/12/2024).

Untuk diketahui DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran, disusun pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

Penyerahan DIPA secara digital dan buku alokasi TKD juga menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBD tahun 2025.

Selain itu penyerahan juga dirangkaikan dengan peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di tingkat Nasional.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian dari prosesi penyerahan DIPA dan buku alokasi TKD TA 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di tingkat Nasional,” kata Bahtiar Baharuddin, Kamis (12/12/2024).

Disampaikan, pemerintah dan DPR telah bersepakat bahwa alokasi belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

“Untuk alokasi belanja negara tahun 2025 di Sulbar mencapai Rp10,55 triliun terdiri dari alokasi belanja K/L. sebesar Rp3,56 triliun dan dana TKD sebesar Rp6,99 triliun,” jelas Pj Gubernur Sulbar.

Bahtiar Baharuddin juga menyampaikan, fokus belanja APBN tersebut meliputi penguatan bidang-bidang pembangunan prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perumahan.

Kemudian, alokasi belanja modal diprioritaskan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha agar lebih produktif serta menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Efek UMP Naik, Ekonomi di Sulbar 2025 Diprediksi Lebih Cerah Tumbuh 4,95 Persen

Baca juga: Hari Pertama Buka, Ratusan Pengunjung Padati Toko Buku Gramedia di Mall Matos Mamuju

Pj Gubernur Sulbar juga berpesan kepada para Bupati dan para KPA, agar anggaran digunakan dengan disiplin, teliti, efisien dan efektif melalui pelaksanaan belanja yang sesuai dengan prioritas dan berfokus pada hasil.

“Perlu adanya sinkronisasi atas pembangunan pusat dan daerah melalui penguatan sinergi dan kerja sama antar program dan antar kegiatan lintas K/L, serta antara Pemerintah dengan Badan Usaha,” kata Bahtiar Baharuddin.

“Terakhir dan yang juga tidak kalah penting yaitu agar menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tandasnya.(*)

Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Lukman Rusdi.