Berita Sulbar
Sekprov Harap Hasil Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Berisiko Stunting Jadi Dasar Kebijakan
Ia berharap data yang dimiliki BKKBN ini betul-betul dihidupkan, dimana menjadi dasar kebijakan di instansi masing-masing.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/sulbar/foto/bank/originals/Sekprov-Sulbar-membuka-Diseminasi-Hasil-Verifikasi-dan-Validasi-Data-Keluarga-Beresiko-Stunting.jpg)
TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris membuka Diseminasi Hasil Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Beresiko Stunting Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Baratk berlangsung di Hotel Matos Mamuju, Kamis 24 Oktober 2024.
Kegiatan ini dilaksanakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Alhamdulillah kita baru saja membuka secara resmi kegiatan diseminasi hasil data keluarga stunting yang dihimpun oleh BKKBN untuk tahun 2024," kata Idris.
Baca juga: Pj Gubernur Bahtiar Dorong HIPKA Manfaatkan Potensi Alam Sulbar
Ia berharap data yang dimiliki BKKBN ini betul-betul dihidupkan, dimana menjadi dasar kebijakan di instansi masing-masing.
"Termasuk seluruh pemerintah kabupaten dan yang menangani stunting. Karena dalam penanganannya bukan hanya satu institusi, tapi banyak terlibat di dalamnya," ungkapnya.
Apalagi, semakin banyak unit menangani kemudian datanya tidak satu maka hasilnya pasti tidak memuaskan.
"Pasti tidak memenuhi target atau sasarannya. Sehingga dibutuhkan data yang betul-betul bermanfaat untuk menurunkan angka stunting," ujarnya.
Mantan Kepala LAN Makassar itu menuturkan semua elemen betul-betul menggunakan data dari BKKBN. Jadi dasar monitoring dan evaluasi penanganan stunting.
"Penghargaan diberikan kepada instansi yang berhasil menjalankan program tersebut," tandasnya.(*)
| DPRD Sulbar Usul 5.772 Pokir di 2027 Minta Dipertimbangkan Saat Penyusunan RKPD |
|
|---|
| Amalia Fitri Aras Sodorkan Ribuan Pokir ke Pemprov Sulbar, Perjuangkan Aspirasi Rakyat |
|
|---|
| Sekda Junda Maulana Sebut WFA Bukan Hari Libur untuk PPPK Sulbar |
|
|---|
| Sejumlah Usulan Majene untuk 2027 Mulai Jalan hingga Alkes Disetujui Amujib: Sesuai Kemampuan Fiskal |
|
|---|
| SDK dan 6 Bupati se-Sulbar Minta Pusat Tunda Aturan Belanja Pegawai 30 Persen dan Tambah TKD |
|
|---|