Prabowo Panggil 3 Tokoh Sulsel Jadi Menteri Kabinet Barunya dengan Gibran, Berikut Profilnya

TRIBUN-SULBAR.COM - Jelang pelantikan, Presiden terpilih Prabowo Subianto tampaknya sudah mulai merekrut sejumlah menteri untuk mengisi kabinet barunya bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Para calon menteri tersebut sudah diminta menghadap ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024) malam.

Di antara nama-nama yang dipanggil, terdapat tiga tokoh yang berasal dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ketiganya yakni Andi Amran Sulaiman, Prof KH Nasaruddin Umar, dan politisi Golkar Meutya Hafid.

Diketahui, Andi Amran Sulaiman dan Prof KH Nasaruddin Umar berasal dari Kabupaten Bone Soppeng.

Sementara Meutya Hafid berdarah Bugis Soppeng.

Baca juga: Gibran Akui Jokowi Ikut Andil Menyusun Kabinet Prabowo, akan Ada Sekira 46 Kementerian

Total, ada 49 nama yang sudah diajak bicara oleh Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah lama melakukan seleksi untuk mencari menteri dalam kabinetnya. Mayoritas yang datang hari ini juga sudah lama diminta membantunya dalam pemerintahannya mendatang.

"Sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi, saya konfirmasi saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup," kata Prabowo.

Sementara itu, Gibran mengaku tak tahu banyak mengenai nama-nama calon menteri kabinet Prabowo.

Ia menyebutkan hanya mendapat sedikit bocoran saat makan siang bersama Prabowo dan ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Minggu (13/10/2024).

"Kalau susunan menteri dan lain-lain, sekali lagi saya serahkan kepada pak presiden terpilih," ujar Gibran. 

"Saya hanya mendapatkan sedikit bocoran waktu kemarin makan siang. Kita hormati pilihan pak presiden."

Ditanya soal rencananya menemui para calon menteri pilihan Prabowo, Gibran pun enggan bicara banyak. 

Ia hanya meminta publik menunggu pengumuman resmi susunan menteri pada 20 Oktober 2024 seusai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.