DPRD Polman Tolak Revisi UU Pilkada, Sebut Semua Pihak Harus Patuhi Putusan MK

TRIBUN-SULBAR.COM, POLMAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) ikut menolak pengesahan revisi Undang-undang Pilkada serta meminta semua pihak mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (23/8/2024).

Hal ini disampaikan wakli ketua II DPRD Polman, Hamzah Syamsuddin usai menemui massa demonstran.

Baca juga: 3 Oknum Polisi di Mamasa Diduga Peras Tahanan Kasus Narkoba

Baca juga: Demo Kawal Putusan MK, Mahasiswa Polman Blokade Ruas Jalan Trans Sulawesi, Bakar Ban

Hamzah mengatakan wakli rakyat bersama kalangan mahasiswa dan masyarakat ikut mendukung keputusan MK.

"Keputusan MK itu merupakan produk hukum, kita ini semua sama pendapat, harus mematuhi putusan itu," terang Hamzah kepada wartawan.

Dia menjelaskan putusan MK haruslah jadi pedoman atau dipatuhi dalam Pilkada serentak 2024 ini.

Lantaran MK kata Hamzah merupakan lembaga negara tertinggi, apapun putusannya harus dihormati.

Disebutkan wakil rakyat di DPR RI masih mendengar gelombang aspirasi rakyat, menolak revisi UU Pilkada.

"Kita bersyukur wakil kita di DPR RI bisa mendengar aspirasi rakyat, sehingga di batalkan di sana, tetap patuhi putusan MK," ungkapnya.

Hamzah mengajak seluruh lapisan mahasiswa dan masyarakat agar mengawasi jalannya Pilkada 2024, sesuai keputusan MK.

Sebelumnya diberitakan sejumlah mahasiswa dalam aliansi Selamatkan Demokrasi Republik Indonesia (Semarak) di Kabupaten Polman, Sulbar gelar aksi demontrasi di depan Gedung DPRD Polman, Jumat (23/8/2024).

Pantauan Tribun-Sulbar.com, mahasiswa ini memblokade Jl Andi Depu, yang juga Jl Trans Sulawesi di Kelurahan Takatidung, Polewali.

Massa juga membakar ban bekas, tepat di depan gedung DPRD Polman, menyampaikan aspirasi secara bergantian.

Arus lalu lintas pun macet total, sejumlah personel Satlantas Polres Polman nampak mengatur kendaraan melintas.

Aliansi Semarak ini ikut mengawal putusan MK atau sebagai protes terhadap revisi Undang-Undang (UU) Pilkada dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Mereka meminta agar tuntutannya tersampaikan melalui wakil rakyat di DPRD Polman.