KPU Sulbar Pertemukan Kemendagri dengan KPU Mamasa Cari Solusi Anggaran Pilkada 2024

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat, Said Usman Umar, membawa kabar baik terkait Pilkada Mamasa 2024.

KPU Mamasa telah difasilitasi untuk bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mencari solusi terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang pencairannya masih di bawah 40 persen.

Said mengungkapkan bahwa pencairan NPHD untuk KPU Mamasa baru mencapai 27 persen, padahal seharusnya sudah mencapai 40 persen.

Baca juga: Polemik Anggaran Pilkada 2024, KPU Mamasa Menghadap ke Kemendagri

"Alhamdulillah, kemarin kami membawa KPU Mamasa ke Kemendagri untuk bertemu langsung. Kemendagri telah memberikan solusi, jika Pemda Mamasa tidak mampu memenuhi anggaran sesuai NPHD, KPU Mamasa diminta membuat surat ke Kemendagri dengan penjelasan masalah yang terjadi," ujar Said kepada Tribun-Sulbar.com, Jumat (12/7/2024).

Potensi adanya anggaran yang diserahkan langsung dari pemerintah pusat ke Mamasa pun terbuka.

"Pencairan NPHD KPU ditargetkan 100 persen pada bulan Agustus. Semua anggaran harus dicairkan, tidak boleh ada yang disimpan di Pemda," tambah Said.

KPU Sulbar optimis Pilkada Mamasa akan berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, KPU Sulbar telah meminta bantuan dari DPRD Sulbar untuk mengkonsolidasikan dana bagi KPU Mamasa.

Permintaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi di kantor DPRD Sulbar, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Rangas, Mamuju, pada Selasa (11/6/2024).

Dari total anggaran sebesar Rp32 miliar berdasarkan NPHD untuk KPU Mamasa, tahap pertama baru dicairkan sebesar Rp3 miliar.

Said menyatakan kekhawatirannya bahwa proses tahapan Pilkada yang sudah berjalan dapat terhambat jika dana tidak segera dicairkan.

Tahapan krusial seperti pemutakhiran data pemilih hingga verifikasi administrasi calon perseorangan dapat terhambat tanpa anggaran yang memadai.

"Kami khawatir jika anggaran tidak tersedia, akan menghambat pelaksanaan Pilkada di Mamasa," tambahnya.

Said juga meminta DPRD memfasilitasi pertemuan antara KPU Mamasa dengan pemerintah daerah, mengingat komunikasi yang ada belum membuahkan hasil konkret.

"Kami meminta difasilitasi untuk melakukan komunikasi antara KPU dan Pemda. Selama ini komunikasi intens, tetapi belum ada hasil konkret," tegas Said.(*)

Laporan Reporter Tribun Sulbar Suandi