Tim Jitupasna Bakal Turun Kaji Dampak dan Kebutuhan Pasca Longsor 4 Kecamatan di Mamasa

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMASA - Pasca bencana longsor beberapa kecamatan di Kabupaten Mamasa, tim pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) bakal lakukan pengkajian di lapangan.

Tim tersebut terdiri dari BPBD, Dinsos, Perumahan Rakyat, Dishub, Pertanian, Bappeda dan BPKD Kabupaten Mamasa.

Dalam waktu dekat tim akan turun untuk mengkaji kebutuhan masyarakat terdampak bencana longsor yang melanda sejumlah kecamatan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Bencana Longsor Mamasa 1.270 Jiwa Warga Mengungsi, Poros Mamasa-Mamuju Sudah Bisa Dilalui

Diantarnya Kecamatan Mambi, Aralle, Bambang dan Kecamatan Rantebulahan Timur (Rantim).

Tim tersebut juga akan mengkaji apa langkah-langkah yang akan dilaksankan di lapangan nantinya.

Bahkan tim turun untuk mengumpulkan seluruh informasi dan data yang dibutuhkan untuk menghitung kerugian dan kebutuhan masyarakat.

Tim juga akan mengkaji strategi pemulihan melalui upaya rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana.

Diketahui beberapa waktu lalu, sejumlah kecamatan yakni Kecamatan Aralle, Mambi, Bambang dan Rantebulahan Timur (Rantim) terdampak bencana longsor.

Karena itu tim Jitupasna lakukan rapat perdana di Kantor BPBD Mamasa, Desa Bubunbtu, Kecamatan Mamasa, Selasa (9/7/2024) pagi tadi.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPBD Mamasa, Gusti Hermiawan saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (9/7)2024).

"Hari ini kami melakukan rapat perdama bersama tim Jitupasna yang dibuat oleh Pemda," ungkap Gusti.

Kata dia, tim tersebut lalukan rapat dalam rangka menyusun dokumen kajian kebutuhan masyarakat terdampak pasca bencana longsor.

Rapat tersebut kata dia, bertujuan untuk pemahaman persepsi pengumpulan data awal.

Sekaligus lanjut Gusti sebagai penyepakatan sejumlah agenda yang bakal ditindaklanjuti oleh tim dalam waktu dekat ini.

"Dalam waktu dekat ini kami akan turun," tutur Gusti.

Jika mendapat dukungan dan bantuan dari pemerintah kata Gusti, warga yang terdampak bencana tersebut akan direlokasi jika tempatnya sudah tak layak.

"Langkah yang dilakukan ialah merelokasi warga jika ada dukungan dari pemerintah," katanya.

"Itu untuk warga yang terdampak dan rumahnya sudah tidak layak," sambungnya.(*)

Laporan Reporter Tribun-Sulbar.com, Hamsah Sabir